Kolonel Budi Bersama Lodewyk Buat Pengadaan Motor BGN Rp1 Triliun
- Kejagung mengungkap peran Kolonel Cpl Budi Utomo dalam kasus korupsi pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun di Badan Gizi Nasional bersama dua tersangka lainnya.
- Proyek pengadaan motor listrik itu diduga melanggar hukum karena tidak memenuhi kontrak, terjadi mark up harga, dan manipulasi berita acara serah terima barang.
- Dari total 21.081 unit yang direncanakan, hanya 3.229 unit terealisasi meski pembayaran sudah 100 persen, menyebabkan kerugian negara; kasus kini ditangani Jampidmil Kejagung.
Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel Cpl Budi Utomo dalam kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG).
Dirdik Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, Kolonel Budi dalam kasus ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik BGN.
Kolonel Budi mengadakan proyek motor bersama tersangka Lodewyk Pusung (LP) dan tersangka Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono (AM).
“Melakukan Pengadaan Sepeda Motor Listrik dengan anggaran sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (Rp1 triliun),” ujar Syarief di Kejagung, Kamis (2/7/2026).
Syarief menjelaskan, pengadaan sepeda motor listrik tersebut dilaksanakan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak dan adanya mark up harga.
Dalam pelaksanaan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, terdapat adanya manipulasi berita acara serah terima barang.
“Adapun realisasinya baru sebanyak 3.229 unit dari 21.081 unit kendaraan, tetapi telah dilakukan pembayaran sebesar 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara,” kata Syarief.
Proses hukum terhadap Kolonel Budi kini diserahkan dan ditangani Jaksa Agung Muda
Militer (Jampidmil) Kejagung. Kolonel Budi saat ini masih berstatus saksi dalam penyelidikan yang dilakukan Jampidsus.
“Karena kami Pidsus ya itu tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil, untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil,” ujar Syarief.
