LPSK menerima 19 permohonan perlindungan terkait demo Agustus 2025 dari berbagai daerah di Indonesia.
Perlindungan yang diberikan LPSK meliputi aspek fisik dan psikologis korban serta keluarganya, sesuai dengan permohonan pelindungan.
LPSK tergabung dalam tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan bersama enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).
Bandung, IDN Times - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima 19 permohonan terkait demonstrasi pada Agustus 2025. Permohonan itu berasal dari berbagai daerah.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin memerinci permohonan yang diterima berasal dari Jakarta (6), Sumatra Utara (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (5), Sulawesi Selatan (1), Kota Kediri (4), Makassar (1).
Wawan menjelaskan perlindungan yang diberikan LPSK terdiri dalam beberapa hal. Mulai dari perlindungan fisik korban hingga keluarganya.
"Mungkin ada rasa trauma di situ, bisa kita berikan rehabilitasi itu, psikologisnya bisa juga. Tergantung aja dari permohonan pelindungan," ujarnya kepada wartawan, dikutip pada Rabu (5/11/2025).
Perlindungan pada korban merupakan komitmen LPSK. Terlebih, LPSK tergabung dalam tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang dibentuk enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).
Selain LPSK, tim LNHAM tersebut meliputi Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi Nasional Disabilitas.
Diketahui, LNHAM dibentuk pada 12 September 2025. Ada tujuh fokus penyelidikan yang dilakukan LNHAM. Elemen tersebut yakni pertama, peristiwa (pra, peristiwa dan paska): penyebab aksi, pola & dinamika kerusuhan, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, respons aparat serta peran media massa dan media sosial.
Kedua, perencanaan dan pengerahan aparat: rantai komando, strategi keamanan, negosiasi atau mediasi, perspektif aparat terhadap hak konstitusional penyampaian pendapat.
Lalu penggunaan kekuatan oleh aktor negara (state) dan non-negara (non state): senjata api, gas air mata, bom molotov, water canon, pemukulan; kesesuaian dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, serta akuntabilitas.
Kemudian elemen keempat, perlakuan terhadap demonstran dan tahanan mulai prosedur penangkapan, akses bantuan hukum, akomodasi yang layak bagi disabilitas, perlakuan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dugaan penyiksaan, pelecehan serta tindakan kekerasan lainnya.
Kelima jumlah korban tewas, korban koma, luka-luka (ringan dan berat), trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi/harta benda, fasilitas umum, serangan digital seperti doxing, intimidasi melalui sosial media terhadap lembaga pegiat HAM, pembela HAM, termasuk perempuan & anak Pembela HAM, dan pemengaruh (influencer), serta kerentanan berlapis yang dialami perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok minoritas lainnya.
Ruang lingkup berikutnya yakni respons dari korban, keluarga korban, aparat penegak hukum maupun keamanan, pemda (hingga tingkat RT), fasilitas layanan kesehatan, LNHAM, organisasi internasional dan media.
Dan terakhir, mekanisme investigasi internal, peran lembaga independen, serta akses korban termasuk kelompok rentan pada pemulihan dan reparasi komprehensif, berpusat pada korban, responsif gender dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.