LSI Denny JA: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Dapat Sentimen Negatif

Dalam riset ini, LSI Denny JA membatasi delapan isu yakni kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik. Hasilnya, tujuh program yang didukung sentimen positif, sementara satu program mendapat tantangan signifikan dari masyarakat.

LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional. Metode ini mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program. Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja, sementara sentimen netral tak disertakan.

Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024. Adapun sumber data dikumpulkan dari platform digital, termasuk media sosial (Twitter, TikTok, Facebook), media online (news, blogs, videos, web), forum diskusi, dan podcast.

LSI Denny JA menemukan 2.505 frekuensi percakapan terkait program perbaikan gizi untuk ibu hamil. Sebanyak 53,7 persen di antaranya berupa sentimen positif, sementara 46,3 persen sentimen negatif.

“Program ini diapresiasi, karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil,” kata Ali.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, ada 7.922 frekuensi percakapan, yang 70 persen di antaranya positif, dan 30 persen sisanya negatif. Dalam bagian analisis, LSI Denny JA menyebut publik optimistis program swasembada pangan pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Namun, publik juga menyoroti target pemerintah yang ambisius dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program tersebut.

Program pemerintah lainnya yang menuai respons positif, yaitu perbaikan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah. Ada 17.925 frekuensi percakapan terkait program itu, sebesar 71,6 persen di antaranya positif, sementara 28,4 persen lainnya negatif.

“Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan distribusi anggaran yang berkeadilan,” ujar Ali.

Persepsi publik terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan transisi menuju energi hijau juga positif. Ada 8.002 frekuensi percakapan yang 58 persen di antaranya positif, dan 42 persen negatif.

LSI Denny JA menyebut temuan riset menunjukkan masih ada yang skeptis terhadap target pertumbuhan tinggi yang dicanangkan pemerintah.

Kemudian, untuk program makan bergizi gratis, ada 2.264 frekuensi percakapan yang 52,7 persen di antaranya sentimen positif, sementara 47,3 persen lainnya negatif. Dalam bagian analisis, LSI Denny JA menyebut tantangan utama program itu ialah realisasi makan bergizi gratis dan program-program penghapusan stunting lainnya di daerah terpencil.

Dalam hasil riset yang sama, LSI Denny JA menemukan program membangun tiga juta rumah juga direspons positif dengan total 4.190 frekuensi percakapan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari jumlah itu, 53,7 persen di antaranya merupakan sentimen positif, dan 46,3 persen sentimen negatif.

“Program ini dianggap sebagai langkah maju mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritik muncul terkait pendanaan dan waktu realisasi,” kata Ali.

Terakhir, program kenaikan upah minimum nasional pun mendapat respons positif dengan 5.248 frekuensi percakapan, yang 52,6 persen di antaranya sentimen positif, dan 47,4 persen sentimen negatif.

Dalam riset itu, ada satu wacana yang digulirkan Presiden Prabowo dan mendapat respons negatif, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ada 1.629 frekuensi percakapan yang 23,7 persen di antaranya sentimen positif, dan 76,3 persen sentimen negatif.

Atas temuan tersebut, Prabowo disarankan menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Alasannya, politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia, yang parlementer.

Dalam sistem presidensial, kepala eksekutif (Presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Sementara dalam sistem parlementer, kepala eksekutifnya (Perdana Menteri) dipilih parlemen.

Di tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

“Jika ratusan kepala daerah dipilih DPRD, siapa yang akan menjadi gubernur, wali kota, dan bupati sepenuhnya hanya masalah kesepakatan 3-5 ketua umum partai politik di Jakarta saja. Pemilihan kepala daerah akan sangat elitis untuk sistem politik presidensial,” ujar dia.