Luhut Jadi Terlapor, BPN: Klarifikasi ke Bawaslu Saja!

21 Apr 2019, 13:45 WIB

IDN Times/Denisa

Jakarta, IDN Times - Angggota Badan Komunikasi dan Media DPP Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan sikap tegas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait wakil TKN yang sudah berstatus terlapor dugaan politik uang Bawaslu, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut catatan IDN Times, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini masih menjabat Menko Kemaritiman Kabinet Kerja Joko Widodo telah melakukan klarifikasi dugaan politik uang di kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (18/4) lalu.

Tim BPN Prabowo-Sandiaga sendiri juga telah mendata 2 ribuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ditemukan, berdasarkan laporan tim internal. Data itu tertuju pada tim lawan.

1. BPN: Silakan Pak Luhut klarifikasi ke Bawaslu saja!

IDN Times/Denisa

Andre menyatakan, Tim BPN Prabowo-Sandiaga tetap dalam keadaan damai dengan semua pihak peserta Pemilu 2019.

"Kami damai-damai aja, bahwa apa pun dilakukan Pak Prabowo, BPN dan pendukung-pendukungnya pasti akan melalui jalur konstitusional," kata Andre menjawab pertanyaan IDN Times di Posko BPN 02, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (21/4).

Ia memastikan pula, Tim BPN Prabowo-Sandiaga tak akan menerima klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu di luar jalur hukum.

"Jadi, kalau Pak Luhut mau klarifikasi, ya klarifikasi ke Bawaslu aja. Ngapain klarifikasi ke Pak Prabowo?" tegas dia.

2. Andre memastikan belum ada agenda pertemuan Prabowo-Luhut

IDN Times/Denisa

Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan akan ada pertemuan Luhut-Prabowo saat bertemu media, Sabtu (20/4) kemarin.

Tetapi, Hashim juga meminta keterangan Luhut sebagai pihak yang meminta pertemuan bersama capres 02 Prabowo. Sebab, Hashim mengakui tidak tahu maksud kedatangan Luhut jika dipertemukan dengan Prabowo.

Maka dari itu, Andre saat ini memastikan belum ada agenda tersebut.

"Jadi, saya hanya memastikan agenda pertemuan Pak Prabowo dan Pak Luhut belum ada," ucap dia.

3. Luhut bantah melakukan politik uang di Bangkalan

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Bawaslu telah melakukan pemanggilan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sebagai terlapor dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan politik uang di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, awal April 2019.

Laporan dugaan politik uang oleh Luhut itu dilakukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pada 6 April 2019. Luhut terlihat memberikan uang kepada seorang pimpinan Ponpes dan mengajak mengenakan baju putih saat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam sebuah video rekaman kunjungan Luhut di Bangkalan.

Namun, pemenuhan pemanggilan Luhut ke Bawaslu hanya beragendakan klarifikasi dugaan politik uang, dan Luhut membantah.

Bantahan Luhut itu disampaikan Komisioner Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja.

"Tapi secara umum, Pak Luhut menyangkal ada pemberian uang yang dimaksud bukan money politic," kata Bagja di Bawaslu, Jumat (19/4).