Luhut: Saya Jamin Pemerintah Tidak Akan Pernah Sengsarakan Rakyat

07 Okt 2020, 00:15 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 28 Februari 2020. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar buruh memikirkan kembali dampak dari unjuk rasa yang mereka lakukan. Luhut menyampaikan, jika demo terus menerus, maka akan membuat rugi investasi.

"Investasi yang rugi, satu. Apakah pemimpinnya nanti bertanggung jawab apabila buruh gak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Itu satu dipikirkan jernih. Tanya hatimu yang paling dalam," ucap Luhut dalam acara Indonesia Lawyers Clus yang disiarkan Tv One, Selasa (6/10/2020) malam.

1. Luhut ingatkan buruh bahwa demo bisa menyebabkan klaster baru COVID-19

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Selain investasi, Luhut juga juga meminta para buruh memikirkan dampak terhadap perkembangan kasus COVID-19. Sebab, unjuk rasa juga bisa menyebabkan klaster baru.

"Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmati rumahmu hebat, kau bisa hidup hebat, kan gak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya imbau juga kepada ketua buruh ini, pikir jernih. Sebagai bangsa Indonesia itu adalah tanggung jawab Anda. Jadi kalau Anda membuat sesuatu, yang menimbulkan kematian orang lain, itu kan gak bagus," ucapnya.

2. Luhut jamin tak akan ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Luhut pun menjamin bahwa di dalam Omnibus Law tidak akan ada kebijakan yang merugikan rakyat. Sebab, pemerintah tak akan menyengsarakan rakyatnya sendiri.

"Saya jamin tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan menyengsarakan rakyatnya. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Karena beliau berlatar belakang keluarga susah," tutur dia.

3. Luhut katakan UU Ciptaker tak merugikan buruh

Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Luhut menuturkan, pembahasan mengenai UU Ciptaker tidak pernah dilakukan diam-diam karena semua pihak diundang, termasuk para buruh. Dia menyebut, tidak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang buruk bagi buruh.

"Tidak akan kita membuat sesuatu yang tidak baik bagi buruh kita. Tunjukkan di mana. Semua presiden mengakomodasi yang bisa diakomodasi. Tapi kita juga kan mesti dengar dari sisi lain. Tidak boleh dong kau mau menang sendiri. Itu hidup," ucap Luhut.