[WANSUS] Bupati Lebak: Patuhi Aturan Baduy Kalau Tak Mau Ada Tulah

2. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah berkunjung dan menginap di Baduy, ada apa?

Instagram.com/itioctavia

Pak Ridwan Kamil ke sana, sebelum ingin menginap dia meminta izin ke kepala suku Baduy, yang dalam komunitas Baduy disebut Pu'un. Ridwan Kamil ingin main dan meminta restu serta wejangan kepada Pu'un bahwa dia sudah mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

Pu'un bertanya ke Ridwan Kamil, kedatangannya untuk apa ke Baduy? Ridwan Kamil menyebut kedatangannya supaya dilancarkan karena di Pilgub Jabar dia melawan empat jendral. Lalu Pu'un mengatakan, seminggu lagi dilantik, dan benar memang satu minggu setelah kunjungannya ke Baduy, Ridwan Kamil dilantik jadi gubernur.

Tak hanya ke Baduy, Ridwan Kamil juga sekaligus menandatangani kerja sama antara Pemkab Lebak dan Pemkot Bandung.

3. Banyak aturan berbau sakral hingga tradisi yang mau tak mau harus Pemkab akomodasi, bagaimana sikap pemkab sejauh ini?

Masyarakat Baduy (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Orang Baduy, kadang ketika bencana mau datang mereka sudah tahu duluan. Mungkin ini karena mereka kepercayaannya patuh terhadap alam, jadi intuisi mereka lebih kuat terhadap fenomenan alam.

Saya meyakini hubungan Pemkab dengan masyarakat Baduy sangat baik. Tahun lalu ketika acara adat "Seba" Suku Baduy yang mereka tentukan sendiri waktu acaranya, secara kebetulan ditetapkan bertepatan dengan satu Ramadan, hari pertama puasa. Kita semua tahu, mereka tidak menjalankan ibadah puasa.

Tapi yang di luar wilayah Suku Baduy mayoritas menjalankan ibadah puasa, akhirnya saya inisiatif mendatangi Pu'un untuk saya ajak diskusi. Pu'un paham untuk menghormati orang yang berpuasa. Lalu Pu'un berpesan, yang terpenting bagi mereka tidak menyalahi aturan adat mereka.

Kita harus banyak belajar dari Baduy. Mereka menjaga alam, kalau jalan pun mereka berderet ke belakang tidak menghalangi jalan orang, secara falsafah artinya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu pelajaran hidup yang perlu kita contoh dari Baduy. Mereka pun kalau sudah berkumpul, tidak ada bersuara, semua tertib. Kalau kita kan pasti rebut-rebutan kan. Dan yang pasti, mereka hidup secukupnya.

4. Belakangan banyak terjadi musibah di Suku Baduy, bagaimana pandangan Anda sebagai bupati?

Sungai di perkampungan Baduy (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Saya berpikir, mungkin alam sudah murka. Wisatawan banyak membuang sampah sembarangan ke sungai, dan yang paling menyebalkan adalah sampah plastik. Padahal Suku Baduy sendiri sangat menjaga betul alamnya.

Selain faktor itu, seperti contoh kasus tenggelamnya lima orang pelajar di sungai dalam wilayah Baduy, mereka (korban) tak mematuhi aturan adat. Di Baduy itu punya aturan, tidak boleh beraktivitas sebelum selesai salat Jumat, apalagi mandi di sungai, itu tidak boleh. Pantangan.

Saya juga turut prihatin atas peristiwa itu. Saya bertanya ke masyarakat Baduy, mereka menjelaskan, jadi pas orang-orang jumatan, mereka mandi (di sungai) dan itu tanpa sepengetahuan gurunya.

Menurut kesaksian, katanya mereka itu seperti berlomba-lomba paling lama menyelam. Ketika pengangkatan, mayat-mayat itu ditemukan dalam posisi berderet seakan berbaris.

Saya berpesan kita harus menghargai aturan-aturan itu, seperti saat berada di kawasan Baduy Dalam, Pak Ridwan Kamil pun tak melakukan foto-foto karena memang ada larangan.

Sebenarnya bisa saja kita berfoto, tapi kebanyakan yang terjadi setelah dicek pasti tidak ada hasil gambarnya. Orang Baduy pun tak akan memukul kalau kita melanggar aturan itu, mereka pasti hanya akan mengingatkan saja. Kalau mau melanggar silakan saja, cuma harus siap dengan tulah yang diyakini oleh mereka.

Karena suatu waktu pernah ada kejadian pulang-pulang dari Baduy ada yang stres, percaya tak percaya faktanya ada.

5. Kini masyarakat Baduy tidak harus mencantumkan agama dalam kolom agama di KTP, apa yang mereka sampaikan soal itu?

IDN Times/Muhamad Iqbal

Saya kira, tetap saja mereka meminta ada agama yang dituliskan di KTP mereka. Itu selalu menjadi aspirasi dari mereka.

Tapi persoalannya kebijakan itu bukan dari kami, tapi dari Mendagri. Mereka ingin ada kolom agama kalau mereka bilang, "kita juga kan punya agama meski tidak masuk dalam lima agama yang diakui oleh negara".

Baca Juga: Lepas Predikat Daerah Tertinggal, Ini Perjuangan Bupati Lebak