Mabes TNI Minta Prajurit Jauhi Judi Online karena Bisa Menghancurkan

Salah satu peristiwa kematian prajurit TNI yang tewas akhiri hidup diduga akibat judi online terjadi pada 4 Juni 2024 lalu kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad di Jalan Cimandala Raya, Kabupaten Bogor. Prajurit yang meninggal diketahui berinisial Prada PS. 

Jenazahnya ditemukan dalam keadaan leher terlilit kabel listrik di dalam sebuah kamar rumkit lapangan. Jenazah Prada PS sudah dimakamkan di kampung halamannya di Nias, Sumatra Utara. 

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, ia menyebut penyebab kematian Prada PS masih ditelusuri lebih lanjut. Tetapi, jenderal bintang empat itu ikut menyinggung meningkatnya tren judi online. 

"Ya, itu kan kami masih progress pemeriksaannya. Kemungkinan besar sekarang lagi banyak tren, memang anak-anak ini (ikut) judi-judi online seperti itu lah," ujar Maruli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2024 lalu. 

Prajurit TNI lainnya yang meninggal akibat akhiri hidup yang dipicu judi online adalah personel satgas mobile RI-Papua Nugini dari Batalion Infanteri 7 Marinir, Letnan Satu Eko Damara. Lettu Eko diketahui memiliki utang dari judi online senilai Rp819 juta. Sebanyak Rp177 juta di antaranya saat ia bertugas di daerah operasi. Informasi itu disampaikan langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Endi Supardi.

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah berkomitmen untuk memberantas judi online dengan membentuk satuan tugas. Satgas itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. 

“Sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk satgas judi online. Ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo dan ketua penindakannya adalah Pak Kapolri," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 22 Mei 2024 lalu. 

Ketika itu, Menteri Budi mengatakan satgas akan diresmikan dalam kurun waktu satu atau dua hari sejak ia mengucapkan pernyataan tersebut di Istana. Namun, hingga kini satgas itu belum resmi diumumkan oleh Jokowi. Padahal, menurut Budi, mantan Wali Kota Solo itu berharap ada dampak yang signifikan dari pembentukan satgas pemberantasan judi online. 

Sebelumnya, Menko Hadi sudah pernah menggelar rapat di Kemenko Polhukam sebagai titik awal pembentukan satgas pemberantasan judi online. Di dalam rapat yang digelar pada 23 April 2024 lalu itu, Hadi mengundang sejumlah pejabat yaitu 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian hingga Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol) Wahyu Widada. 

Berdasarkan rapat awal, Hadi menyebut nilai perputaran uang dari judi online sangat fantastis.

"Dicatat bahwa perputaran (uang) yang ada di tahun 2023 mencapai Rp327 triliun. Itu data agregat, keluar masuk, keluar masuk. Itu tercatat Rp327 triliun dari 168 transaksi," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam pada 23 April 2024 lalu. 

Bahkan, nilai transaksi di tiga bulan pertama tahun 2024 saja sudah mencapai Rp100 triliun. Selain itu, jumlah warga yang bermain judi online dari tahun ke tahun pun meningkat.

Pada 2023, tercatat ada 3,2 juta warga yang bermain judi online. Mayoritas dari mereka memainkan judi slot. 

"Karena lebih mudah. Bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja," imbuhnya.