Mahfud Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

26 Okt 2023, 19:45 WIB

Menkopolhukam, Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RRU) Perampasan Aset untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Penegakan hukum yang dilakukan saat ini relatif sudah bagus, seiring dengan masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. Namun di sisi lain, aktor dan oknum pelaku korupsi juga semakin bertambah dalam berbagai sektor," ujar Mahfud dalam acara Indonesia Integrity Forun 2023, di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

1. Perampasan aset bisa diterapkan untuk mencegah korupsi kembali terjadi

Menkopolhukam, Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Perampasan aset ini bisa diterapkan untuk mencegah korupsi kembali terjadi. Sebab, selama ini para koruptor ketika sudah dihukum beberapa tahun, harta yang dikembalikan ke negara tidak sesuai dengan jumlah yang dikorupsinya.

Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset bisa diterapkan sebagai cara pemerintah untuk mengambil aset milik koruptor. Mahfud mengatakan, perampasan aset pelaku korupsi bisa dilakukan pemerintah.

"Pendekatan ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui peradilan pidana," ucap dia.

2. Ganjar janji pemberantasan korupsi jadi program prioritas

Ganjar Pranowo (IDN Times/ M. Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Ganjar Pranowo berjanji pemberantasan korupsi menjadi program prioritasnya. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Rabu (11/10/2023).

“Antikorupsi mesti berjalan, tapi gak bisa pakai dengan hanya penenegakan, maka dengan (juga) pencegahan,” ujar Ganjar.

3. Ganjar sebut pejabat di Jawa Tengah sering dapat sosialisasi antikorupsi

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Ganjar kemudian menceritakan caranya mencegah praktik korupsi di wilayahnya, ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya sering memberikan sosialisasi antikorupsi kepada para pejabat.

“(Ada) 35 bupati/wali kota saya minta duduk 1 meja, saya undang KPK, dan hasilnya pendidikan antikorupsi sejak mereka belajar sebagai siswa. Lembaga penegakan hukumnya harus dilakukan dan ini harus menyatukan tiga hal. Satu regulasi, mesti kita atur, kelembagaan sudah ada, terakhir aktornya,” ucap dia.