Mahfud Soroti OTT KPK di BNPB: Bencana di Mana-mana, Dananya Dikorupsi

14 Oct 2026, 21:46 WIB3 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Mahfud Soroti OTT KPK di BNPB: Bencana di Mana-mana, Dananya Dikorupsi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mahfud MD menyatakan geram dan sedih atas dugaan korupsi di BNPB, lembaga yang menangani bencana saat kebakaran hutan dan lahan masih diurus.
KPK menetapkan lima tersangka setelah operasi pada 13 Oktober 2026, termasuk tiga pejabat atau tenaga ahli BNPB serta dua pihak swasta dari 14 orang diamankan.
Dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa memakai dana siap pakai bencana; BNPB menghormati proses KPK, bersikap kooperatif, dan melakukan penelusuran internal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK melakukan operasi tangkap tangan di BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Who?
KPK menetapkan Gery Prasetiawan, Syifa Nrika Ghifarian, Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, dan Richard Erlangga sebagai tersangka.
Where?
Operasi senyap dilakukan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setyo Budiyanto membenarkan operasi tersebut saat berada di Yogyakarta.
When?
Operasi dilakukan pada Selasa malam, 13 Oktober 2026. KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Why?
KPK menduga terjadi penunjukan langsung pihak swasta dan pengkondisian penyaluran anggaran, dengan sebagian dana diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
How?
Penyidik mengamankan 14 orang dan menetapkan lima tersangka berdasarkan bukti. BNPB menyatakan akan kooperatif, menyerahkan data, mengamankan dokumen, serta melakukan penelusuran internal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK menangkap beberapa orang di BNPB karena diduga memakai uang bencana untuk diri sendiri. Ada lima orang jadi tersangka, termasuk adik kepala BNPB. Mahfud merasa sedih dan marah karena BNPB mengurus bencana. Sekarang BNPB menghormati penyelidikan KPK dan membantu memberi data yang dibutuhkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tetap bekerja ketika dana kebencanaan diduga disalahgunakan. KPK menegaskan penetapan tersangka didasarkan pada bukti, bukan hubungan keluarga, sementara BNPB menyatakan siap kooperatif, menjaga asas praduga tak bersalah, serta melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengaku geram dan sedih karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ikut terjerat kasus korupsi. Padahal, BNPB merupakan lembaga terdepan yang mengurus peristiwa bencana di Tanah Air. Saat ini BNPB pun sedang sibuk mengurus upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

"Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi di mana-mana tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurusi bencana. Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana," " demikian cuit Mahfud di akun media sosialnya, dikutip Rabu (14/10/2026/)

IDN Times telah meminta izin untuk mengutip cuitan tersebut.

1. KPK tetapkan lima tersangka usai lakukan operasi senyap

Ketua KPK Setyo Budiyanto. (IDN Times/Aryodamar)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, membenarkan adanya operasi senyap di BNPB pada Selasa (13/10/2026) malam. Penyidik KPK mengamankan 14 orang, tetapi hanya lima yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya merupakan adik dari Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang bertugas sebagai tenaga ahli.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu.

Identitas kelima tersangka itu adalah sebagai berikut:

Gery Prasetiawan selaku pihak swasta
Syifa Nrika Ghifarian selaku pihak swasta
Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK
Bima Setiawan selaku tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Richard Erlangga selaku tenaga ahli Suharyanto

Setyo memastikan, menjerat Bima tanpa melihat latar belakangnya sebagai keluarga dari Kepala BNPB, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," kata dia.

2. KPK temukan bukti dana siap pakai bencana malah dipakai untuk kepentingan pribadi

(Ilustrasi korupsi (IDN Times/Arief Rahmat)

Setyo juga menjelaskan modus korudpi di kantor BNPB yang terkait pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK mengungkapkan, pejabat BNPB diduga melakukan penunjukan langsung terhadap pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ya, kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," kata Setyo.

"Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," lanjut dia.

3. BNPB hormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan. (Tangkapan layar YouTube BNPB)

Sementara, BNPB mengatakan, hingga kini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pegawai BNPB yang kena cokok oleh komisi antirasuah.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Berton Panjaitan, di dalam keterangan tertulis pada Selasa.

Dia mengatakan, BNPB berkomitmen untuk kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, BNPB juga tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

Pimpinan BNPB, kata Berton, sudah menginstruksikan inspektorat utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat.

Ini menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK berhasil mencokok 13 kepala daerah dan delapan non-kepala daerah pada tahun ini.