Mahfud Wanti-Wanti Pemilu yang Dicurangi Bakal Hasilkan Pemimpin Buruk

11 Nov 2023, 20:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika berada di Surabaya pada 11 November 2023. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mewanti-wanti agar Pemilu 2024 tidak dicurangi. Saat ini mulai muncul dugaan kecurangan lantaran baliho dari salah satu kubu paslon capres sudah banyak terpasang. Pemasangan baliho itu diduga turut melibatkan aparat keamanan.

Mahfud mengingatkan bahwa tidak pernah ada pemimpin baik yang lahir dari pemilu yang sudah dicurangi.

"Jangan pernah curang! Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu tidak akan memberikan berkah," ujar Mahfud di Surabaya pada Sabtu (11/11/2023).

Ia menambahkan kondisi Indonesia tidak akan semakin baik bila pemimpin baru justru dilahirkan dari proses mencurangi pemilu. "Maka, kepada siapapun yang ingin Indonesia ingin baik mari kita laksanakan pemilu ini dan berikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ia pun mengingatkan adagium 'vox populi vox dei' yang bermakna suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi, kata Mahfud, itu tidak berarti rakyat disamakan dengan Tuhan.

"Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya," tutur bakal cawapres Ganjar Pranowo itu.

1. Masyarakat sipil minta agar dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho ditindak

Baliho Prabowo-Gibran terpasang di Sragen, Jawa Tengah. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, kelompok masyarakat sipil meminta agar dugaan pelibatan personel Polri dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran segera ditelusuri dan ditindak. Berdasarkan laporan media, pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur yang massif diduga kuat karena adanya instruksi langsung.

"Ini menambah panjang masalah baru dalam pemilu dan demokrasi kita. Hal ini justru menunjukkan sudah terjadi kondisi ketidaknetralan polisi dalam proses pemilu," ujar Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani di dalam keterangan tertulis pada hari ini.

Ia mengingatkan sesuai dengan mandat konstitusi UUD 1945 dan UU nomor 2 tahun 2002 mengenai Polri, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Bukan malah terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho.

"Pemasangan baliho oleh polisi itu jelas mencederai sikap netral Polri dan ini merupakan bentuk kecurangan pemilu," katanya lagi.

2. Masyarakat sipil desak Bawaslu, Kompolnas hingga Komnas HAM untuk telusuri

Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin (Dok.Humas Bawaslu)

Lebih lanjut, PBHI mendesak sejumlah instansi untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh polisi di Jatim. Instansi yang didesak yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kompolnas hingga Komnas HAM.

"Karena hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Kepada masyarakat sipil, mari rapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu," ujar Julius.

Ia juga mendorong masyarakat secara umum untuk terus merawat demokrasi yang semakin hari makin mundur.

3. Gibran pernah membantah beri instruksi pemasangan baliho di Labuan Bajo

Baliho Prabowo-Gibran terpasang di Sragen, Jawa Tengah. (IDN Times/Larasati Rey)

Di sisi lain, baliho Prabowo dan Gibran sudah lama terpasang di beberapa daerah. Salah satunya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Baliho itu sudah terpasang sejak Agustus 2023 lalu atau sebelum adanya putusan MK nomor 090/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023.

Gibran ketika itu membantah pernah memberikan instruksi untuk pemasangan baliho tersebut. "Tanya yang masang baliho ya, tanya relawan. Saya gak ngikutin, saya gak mengarahkan juga (pemasangan baliho)," ujarnya pada Agustus 2023 lalu.

Ia menambahkan bahwa pemasangan baliho itu dilakukan tanpa ada koordinasi dengan pihaknya. Baliho itu, kata Gibran, dipasang tanpa ada izin dari dirinya.

"Kemarin sudah koordinasi terutama yang di Labuan Bajo, (ternyata) belum izin. Ya nanti ditindaklanjuti. Izin ke saya maksudnya, nanti ditindaklanjuti," tutur dia lagi.