Mahfud dan Prabowo Didesak Mundur, Cegah Mobilisasi Aparat Saat Pemilu
Jakarta, IDN Times - Beberapa pejabat publik yang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 didesak untuk mundur dari jabatannya. Hal itu turut berlaku bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Direktur eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro mengatakan sikap itu diambil untuk menjaga marwah masing-masing lembaga yang mereka pimpin.
"Ini untuk mengurangi risiko penggunaan fasilitas negara atau mobilisasi aparat di masing-masing lembaga tempat mereka pimpin. Walaupun secara aturan, memang tidak ada hal yang dilanggar. Tetapi, kita ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang jujur dan mengedepankan etika," ujar Agung kepada IDN Times melalui telepon pada Sabtu (29/10/2023).
Meski masing-masing pejabat publik menjamin pekerjaannya tidak akan terganggu, tetapi Agung berharap Mahfud bisa memberikan teladan. Sebab, dulu Mahfud pernah menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
"Otomatis standar etikanya lebih tinggi. Karena Beliau pernah menjadi Ketua MK kan. Harusnya Beliau dulu yang menunjukkan bagaimana bernegara atau beretika dengan baik," kata dia.
Ia menambahkan Mahfud saat ini memiliki beban moril untuk menunjukkan etika tersebut. Soal apakah langkah Mahfud bakal diikuti oleh pejabat publik lainnya, itu adalah masalah yang lain.
"Tetapi, minimal Mahfud sudah memulainya," tutur dia lagi.
Apa komentar Mahfud soal adanya keraguan bahwa pekerjaannya sebagai Menko Polhukam bisa terbengkalai karena ikut Pilpres 2024?
1. Sikap Mahfud yang pilih mundur dari kursi Menko Polhukam bisa naikkan politik elektoral
Lebih lanjut, Agung menilai seandainya Mahfud nanti memilih mundur dari kursi Menko Polhukam, justru akan menaikkan politik elektoral bagi mantan Menteri Pertahanan tersebut. Di sisi lain, dengan sikap Mahfud yang mempertahankan etika, maka publik memiliki diferensiasi antara satu paslon capres dengan paslon yang lain.
"Misalkan Gibran (Rakabuming Raka) yang sudah diketahui menabrak aturan-aturan main, dalam konteks Pak Mahfud, seandainya Beliau tidak mundur, maka hal tersebut juga bisa dibenturkan," katanya menganalisa.
Apalagi, dulu Mahfud pernah menjabat sebagai Ketua MK. Sementara, terkait masing-masing paslon tak menggunakan fasilitas negara, itu menyangkut isu teknis.
Tetapi, yang ia garis bawahi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau aparat militer yang melihat sosok Prabowo atau Mahfud sebagai atasan mereka. "Jadi, kalau kita berbicara politis tidak boleh terjebak di isu-isu teknis. Karena secara strategis dan taktis, bagaimana risiko-risiko itu bisa dihindari," ujarnya.
Seandainya, para capres-cawapres itu tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi mobilisasi aparat tetap rentan terjadi. "Bukan Mahfud atau Prabowo (yang mengerahkan). Tetapi, tim di belakang mereka yang mengerahkan. Hal itu kan gak bisa dihindari," tutur dia lagi.
2. Menteri yang akan menggantikan Mahfud-Prabowo jadi tanggung jawab presiden
Sementara, kekhawatiran akan ada program-program Mahfud yang tidak lagi lanjut lantaran ia memilih mundur, menurut Agung hal tersebut bakal dipikirkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Itu tanggung jawab presiden menyangkut kelanjutan program yang dirintis oleh Menko Polhukam, bukan urusan Pak Mahfud atau Pak Prabowo lagi," kata Agung.
Salah satu program yang sedang ditunggu kelanjutannya oleh publik yakni adanya penetapan tersangka untuk dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Menurut Agung, bila program itu tidak lanjut, maka di dalam berkampanye nanti, mantan anggota DPR tersebut bisa memberikan penjelasan ke publik apa saja kemajuan yang berhasil dicapai dalam pengungkapan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
"Jadi, itu bisa disampaikan ke publik, apa progressnya sejak awal satgas TPPU itu dibentuk hingga ia memutuskan mundur karena ikut Pilpres 2024," tutur dia.
Langkah kedua yang bisa dilakukan Mahfud untuk meningkatkan elektoral yakni menyampaikan komitmen di hadapan publik bahwa mantan Ketua MK tersebut akan mengawal kasus serupa di masa mendatang.
3. Mahfud pastikan pekerjaannya sebagai Menko Polhukam tidak akan terbengkalai
Sementara, ketika IDN Times tanyakan ke Mahfud, soal pembagian waktu bekerja sebagai Menko Polhukam dengan berkampanye, ia menegaskan akan tetap masuk ke kantor. Ia hanya mengajukan izin ke presiden untuk bekerja satu hari di pekan bekerja dalam satu pekan.
"Dalam 9 minggu, berarti cuma 9 hari. Masih tetap (bekerja) seperti biasa. Untuk para menteri, itu aturannya hanya cuti di saat kampanye. Satu minggu hanya satu hari cutinya. Gak akan terbengkalai kok (pekerjaan). Kenapa? Karena kan aturannya begitu. Yang penting mengikuti aturan dulu," ujar Mahfud pada 20 Oktober 2023 lalu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
