Kritik Lembaga Kepresidenan, PKS: Stafsus Millennials Cuma Gimmick?
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, menilai lembaga kepresidenan yang ada saat ini tambun.
Kholid menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana," yang berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11).
Kholid juga berharap penunjukan tujuh staf khusus Presiden dari kalangan millennials oleh Joko "Jokowi" Widodo bukan sekadar gimmick. Dia berharap ada tugas yang jelas untuk anak muda yang telah terlibat dalam pemerintahan.
1. Sebut lembaga kepresidenan tambun
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)Adanya staf khusus muda dalam pemerintahan Jokowi dinilai Kholid membuat lembaga pemerintahan semakin gemuk. Dia mengingatkan Jokowi telah memiliki sejumlah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap program pemerintah.
"Lembaga kepresidenan kalau kita lihat desainnya itu sudah sangat tambun sekali. Ada Mensesneg, ada KSP dan sejumlah deputi-deputinya, ada utusan khusus, ada watimpres, dan sekarang ditambah lagi 14 stafsus," kata Kholid.
"Nanti kalau terlalu banyak yang membantu, terlalu banyak yang memberi masukan, itu saya mikir apakah Bapak Presiden nanti gak makin bingung?" lanjut dia.
Baca Juga: Stafsus Dapat Gaji Rp51 Juta, Istana: Kami Kerja 1x24 Jam Tiap Hari
2. Kholid berharap millennials jadi stafsus bukan sekadar gimmick
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)Editor’s picks
Kholid mengingatkan pendukung Jokowi berasal dari kalangan politik dan non-politik. Dia sempat menilai pemilihan tujuh millennials sebagai status kepresidenan menjadi salah satu bentuk politik akomodatif Jokowi.
Menurut dia yang terpenting adalah apakah kebijakan yang akan dibuat menjadi lebih pro ke rakyat dengan adanya tujuh millennials ini.
"Millennials dan sebagainya yang penting adalah policy-nya. Person oke, figur oke, bagaimana policy yang dibikin?", tanya Kholid. "(Staf khusus millennials) bukan hanya gimmick, millennials bukan hanya gimmick, tapi policy," lanjut dia.
3. Aminuddin Ma'ruf: Stafsus millennials gimmick? Itu berlebihan
Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma’ruf ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)Salah satu staf khusus presiden dari kalangan millennials, Aminuddin Ma'ruf, menilai pendapat tentang penunjukan stafsus Presiden millennials merupakan gimmick adalah penilaian yang berlebihan.
"Kalau disebut penunjukan stafsus terutama dari kalangan millennials hanya gimmick politik, apalagi politik akomodatif, saya pikir itu sangat berlebihan," kata Amin.
Amin justru berpendapat diberikannya peluang generasi muda untuk belajar di pemerintahan merupakan bentuk kepedulian Jokowi untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan bangsa 10-20 tahun yang akan datang.
"Kami-kami ini yang diberi kesempatan oleh Presiden bagaimana mengelola pemerintah, bagaimana mengelola negara," kata Amin.
"Presiden tidak membatasi dan tidak mencabut mereka (staf khusus millennials) dari akarnya tapi ingin mereka tetap di akarnya dengan pengayaan pengalaman baru dengan pengelolaan pemerintahan, mengelola negara dengan membantu memberi masukan kepada Presiden," lanjut dia.
Baca Juga: Aminuddin Ma'ruf Tetap akan Ambil Hak Gaji Stafsus Jokowi Rp51 juta
Berita Terkini Lainnya
