Menko PMK Sebut Kehalalan Vaksin COVID-19 Sudah Selesai Dikaji MUI
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah selesai melakukan kajian kehalalan vaksin COVID-19.
"Dari persyaratan halal vaksin Sinovac dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH atau badan jaminan produk halal dan LPPOMUI telah selesai," kata Muhadjir seperti dikutip dari ANTARA pada Senin (7/12/2020).
1. Menko PMK sebut vaksin tidak halal dapat digunakan dalam kondisi darurat
IDN Times/Margith Juita DamanikMuhadjir mengatakan setelahnya MUI akan segera menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Saat ini menurut dia fatwa masih dalam penyusunan oleh MUI.
Menurut Muhadjir dalam kondisi pandemik seperti saat ini dunia tergolong dalam kondisi darurat yang bisa mengancam nyawa. Oleh sebab itu menurut dia jika obat atau vaksin yang dinyatakan belum halal, tetap boleh dipergunakan dalam kondisi darurat.
"Kalau statusnya kedaruratan, untuk menghindari kematian, itu wajib dipakai, namun apabila sudah ada obat atau vaksin yang halal, penggunaan obat atau vaksin tersebut wajib menggunakan yang halal," kata Muhadjir.
Baca Juga: 5 Catatan DPR untuk Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Sinovac
2. Vaksin diprioritaskan bagi kelompok tertentu
ilustrasi tenaga kesehatan. ANTARA FOTO/FauzanEditor’s picks
Dalam waktu yang sama Muhadjir menjelaskan pemberian vaksin COVID-19 harus diseleksi agar benar-benar bisa diberikan pada kelompok prioritas. Dia mengatakan vaksin akan diprioritaskan bagi beberapa kelompok.
Kelompok pertama yang menjadi prioritas dalam pemberian vaksin adalah tenaga kesehatan yang selama ini bekerja di garda depan, seperti petugas medis dan petugas lapangan.
Pemberian vaksin juga diprioritaska bagi kelompok risiko dari riwayat kontak erat pasien COVID-19 dan keluarga dari kontak kasus. Hal ini dilakukan dengan harapan penggunaan vaksin dapat betul-betul efisien, tidak asal hantam merata, tetapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi, maupun sebagai penyebar.
3. Vaksin Sinovac COVID-19 tiba di Indonesia
Vaksin Sinovac tiba di Indonesia (YouTube/Sekretariat Presiden)Vaksin Sinovac asal Tiongkok untuk menanggulangi COIVD-19 di Indonesia tiba di tanah air, Minggu(6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac itu mendarat di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 ER sekitar pukul 21.30 WIB.
"Hari ini pemerintah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19," ujar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam video yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (6/12/2020).
Sejumlah kontainer besar diturunkan dari pesawat dan disemprot cairan disinfektan seperti pada pantauan IDN Times dalam tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah menargetkan vaksinasi dapat dilakukan pada Desember 2020 atau di awal 2021 mendatang.
Baca Juga: BPOM Segera Uji Mutu 1,2 Juta Vaksin Sinovac
Berita Terkini Lainnya
