Minta Kasus Kudatuli Dibuka Lagi, Hasto: SBY Dapat Berikan Informasi
IDN Times/Margith Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sehari sebelum peringatan 22 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan, mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta Pusat, Kamis (26/7).
Didampingi anggota komisi III DPR RI dari fraksi PDI-P, Junimart Girsang, perwakilan partai PDI Perjuangan ini diterima oleh Komnas HAM sekitar pukul 14.03 WIB hari ini (26/7). Dialog antara perwakilan PDIP dengan Komnas HAM dilakukan secara tertutup.
1. Sudah lakukan upaya sejak 2 tahun lalu
IDN Times/Margith DamanikSaat ditemui di Kantor Komnas HAM, Hasto mengaku, usaha memperjuangkan pengungkapan kasus Kudatuli bukan baru kali ini dipikirkan oleh PDIP.
"Ya kami terus melakukan ya, dua tahun sebelumnya sudah kami lakukan berbagai upaya," kata dia.
PDIP juga akan membentuk tim internal yang akan mendalami dan mengawasi pengungkapan kasus 27 Juli 1996, yang dipimpin oleh Trimedya Panjaitan.
Baca juga: Saling Tuding, Koalisi Demokrat-PDIP Semakin Jauh dari Harapan
2. SBY disebut-sebut tahu kejadian Kudatuli
IDN Times/Margith DamanikHasto menyebutkan mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga kuat mengetahui informasi mengenai kasus Kudatuli. "Karena itu kita tahu bagaimana posisi Beliau saat itu, dalam posisi yang mengetahui peristiwa itu," kata dia.
Pada 22 tahun lalu, saat peristiwa Kudatuli terjadi, SBY diketahui menjabat sebagai Kasdam Jaya. PDIP berharap SBY dapat menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada publik.
Editor’s picks
"Jadi berbicara politik tidak hanya berbicara koalisi, tapi juga tanggung jawab terhadap masa lalu, agar masa depan bangsa ini bisa jauh lebih baik," kata dia.
"Tidak hanya bicara tentang koalisi untuk Pilpres. Tapi juga yang bertanggung jawab hal-hal yang sudah dilakukan," Hasto menambahkan.
3. Komnas HAM intensif berkoordinasi dengan Menkopolhukam
IDN Times/Margith DamanikDalam dialog tertutup tersebut, PDIP salah satunya mempertanyakan sejauh mana kasus Kudatuli sudah didalami dan diungkap Komnas HAM.
"Komnas bilang mereka akan ingatkan lagi. Mereka lagi intensif dengan Menkopolhukam bicara kasus-kasu pelanggaran HAM," kata Trimedya.
PDIP juga bersedia melakukan sinergitas dengan Komnas HAM dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. "Kami sebagai partai politik dan Komisi III bisa memberikan sinergitas," kata Timedya.
"Penanganan kasus-kasus ini perlu anggaran. Kita juga akan perjuangkan dalam sektor anggarannya," dia melanjutkan.
Komnas HAM sendiri mengaku terus melakukan diskusi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu, dengan pihak-pihak terkait.
"Mencari solusi untuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang ini oleh Komnas HAM, terus menerus didiskusikan dengan pihak pemerintah, Bapak Presiden, dan pihak Kemenkopolhukam dan jajarannya," kata Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Semoga segera ada titik terang dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ya guys, agar tidak ada lagi yang mengganjal langkah Indonesia ke depan. Setuju gak kamu?
Baca juga: Datangi Komnas HAM, Sekjen PDIP Sebut Nama SBY
Topik:
Berita Terkini Lainnya
