Perhimpunan Lembaga Survei Tantang BPN Buka Data Hitung Cepat
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi), Yunarto Wijaya menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka data hasil perhitungan Pemilihan Umum 2019 yang dimiliki BPN.
"Yang jelas kami bukan sihir science atau setan, karena keberadaan hitung cepat itu dilindungi," kata Yunarto.
Pihak lembaga survei sendiri diketahui telah melakukan pembukaan data dari tuntutan-tuntutan yang pernah diminta oleh BPN.
1. Tantang BPN buka data
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (ANTARA Foto/Prisca Triferna)Lembaga survei telah melakukan ekspose data hasil hitung cepat Pemilihan Umum 2019. Yunarto lantas menantang BPN untuk melakukan hal serupa.
"Ketika kemudian BPN tidak pernah melakukan ekspos data, kami sudah siap ekspos data dari semua lembaga di Persepi," kata Yunarto. "Intinya buka, transparan. Media akan ekspos," tambah dia.
Baca Juga: Kubu Prabowo Siap Ekspose Data Real Count Internalnya
2. Yunarto: Kalau saya jadi Prabowo, saya pecat
Editor’s picks
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaYunarto juga memberi komentar terkait angka-angka yang terus berbeda yang dikeluarkan BPN dalam deklarasi kemenangannya. Angka-angka tersebut berbeda antara quick count dan real count.
"Itulah mengapa kita kemarin melakukan ekspose data, kalau perlu sidang di dewan etik. Itu bisa ditanyakan semua, sayangnya BPN tak pernah datang," kata Yunarto.
Menanggapi angka yang terus berbeda, Yunarto sebut jika dirinya menjadi Prabowo, ia akan memecat orang yang membuat quick count dan real count. "Kalau saya jadi penasehat Pak Prabowo, saya akan sarankan orang yang membuat quick count dan real count dipecat," katanya.
3. Jawaban BPN
IDN Times/DenisaJuru bicara BPN, Andre Rosiade menanggapi tantangan yang diutarakan oleh Yunarto. "Integritas tak sama dengan metodologi. Real count itu berbeda dengan Quick Count, kami punya datanya kalau meleset kami punya datanya," kata Andre.
Ia juga menegaskan, BPN siap membawa data C1 yang dimiliki BPN ke Mahkamah Konstitusi jika ada perbedaan hasil dari perhitungan BPN dengan yang dilakukan oleh KPU.
Baca Juga: Real Count KPU Selasa Sore: Jokowi Masih Unggul 55,08 Persen
Topik:
Berita Terkini Lainnya
