WALHI Desak Jokowi Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin langsung percepatan penyelesaian konflik agraria.
Hal ini disampaikan WALHI pada Senin (6/5) di Kantor mereka, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, guna merespons pernyataan Jokowi dalam rapat terbatas yang pada Jumat (3/5).
1. Jokowi perintahkan menteri beri kepastian hukum
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDalam pembukaan rapat terbatas yang dilakukan Jumat (3/5), Jokowi memberi arahan tegas kepada para menterinya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat dalam kondisi konflik agraria yang terjadi.
Bahkan Jokowi secara tegas meminta agar seluruh konsesi perusahaan swasta dan BUMN dicabut apabila pemegang hak konsesi mempersulit upaya percepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik yang terjadi.
"Konsesi yang diberikan kepada swasta, maupun BUMN, kalau di tengahnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu. Siapapun pemilik konsesi itu, berikan, berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya, saya udah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya," kata Jokowi dalam rapat terbatas seperti yang dikutip dalam keterangan tertulis yang diterbitkan WALHI, Senin (6/5).
Baca Juga: Kubu Jokowi: Ramadan sebagai Ajang Rekonsiliasi Politik Usai Pemilu
2. Apresiasi political will Jokowi
Dok.IDN Times/Biro Pers KepresidenanWALHI mengapresiasi Jokowi yang dinilai telah memiliki political will untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria. Namun menurut WALHI sekadar political will saja belum cukup.
Perlu ada tindakan kongkret yang dilakukan oleh Jokowi untuk menunjukkan dan mengimplementasikan political will yang ia miliki. Menurut WALHI, hal ini yang belum berhasil ditunjukkan oleh Jokowi.
3. Bukan kali petama Jokowi janji tuntaskan konflik Agraria
IDN Times/Margith Juita DamanikMenurut catatan WALHI, pernyataan Jokowi dalam rapat terbatas tersebut bukan pernyataan pertama Jokowi guna merespons konflik agraria dan sumber daya alam.
"Bahkan sudah disampaikan dalam janji politik nawa cita jilid I," kata Koordinator Desk Politik WALHI, Khalisah Khalid. WALHI bahkan menyoroti bahwa Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres RA).
Baca Juga: Jokowi Unggul di Tapteng, Ini Nama-nama Caleg yang Diprediksi Lolos
Topik:
Berita Terkini Lainnya
