Baru 4 Kali Pergantian, Ini Nama-Nama yang Pernah Jadi Ketua DPD RI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejak 2004, utusan dari daerah yang duduk di kursi parlemen berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lembaga yang menaungi senator ini dipimpin seorang ketua dan dua wakil.
Adapun ketua DPD RI dipilih dalam sidang paripurna DPD yang digelar setiap lima tahun sekali. Sejak dibentuk, DPD baru mengalami empat kali pergantian ketua.
1. Ginandjar Kartasasmita
Ginandjar Kartasasmita, mantan anggota Dewan Penasihat Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjabat sebagai ketua DPD sejak 2 Oktober 2004 hingga 1 Oktober 2009. Ginandjar pernah menjabat beberapa kali sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Soeharto.
Pada 1998, Ginandjar menduduki kursi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie. Sebelumnya, Ginandjar menduduki kursi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada 1993-1998 dan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia pada 1988-1993.
Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) ini merupakan guru besar administrasi Universitas Brawijaya. Doktor honoris causa dalam bidang ekonomi dari Takushoku University, Tokyo, ini juga memperoleh gelar kehormatan doktor honoris causa dalam bidang jasa publik dari Northeastern University, Boston, pada 1994.
Dari dalam negeri, Ginandjar juga mendapat gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu administrasi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan orasi "Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri" pada 15 April 1995, dan memperoleh gelar Profesor di Universitas Brawijaya pada 1995.
Baca Juga: Agar Cepat Terwujud, DPD Komitmen Dukung Investasi Rusia di Indonesia
2. Irman Gusman
Irman Gusman memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, mewakili Sumatera Barat.
Kemudian, pada Pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, dan terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat. Dia menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar Kartasasmita, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPD RI periode pertama.
Editor’s picks
Irman menjabat sebagai ketua DPD RI sejak 2 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Pada periode selanjutnya, Irman berhasil menyaingi kandidat lainnya dan kembali duduk sebagai ketua.
Namun, kariernya harus terhenti pada 11 Oktober 2016, setelah Irman ditangkap Komisi Pemilihan Umum (KPK) di rumah dinasnya pada 16 September 2016, setelah menerima uang suap Rp100 juta untuk pengurusan kuota gula impor dan resmi ditetapkan sebagai tersangka penyidik KPK.
3. Mohammad Saleh
Mohammad Saleh menjabat sebagai ketua DPD RI hanya beberapa bulan, sejak 11 Oktober 2016 hingga 3 April 2017. Pria asal Bengkulu ini menggantikan posisi Irman Gusman setelah ditangkap lembaga antirasuah.
Sebelum menjabat sebagai ketua DPD RI, pria yang pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu ini, harus bertarung dengan 12 lawannya, memperebutkan kursi pimpinan representasi Indonesia bagian barat. Pada saat Irman menjadi ketua DPD RI, Mohammad Saleh menduduki kursi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI.
4. Oesman Sapta Odang (OSO)
Oesman Sapta Odang menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 4 April 2017 hingga sekarang, dan didampingi Nono Sampono serta Darmayanti Lubis sebagai wakilnya.
Dilansir dari situs resmi dpd.go.id, pria yang akrab disapa OSO itu terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Kalimantan Barat, dengan perolehan 188.528 suara.
OSO juga pernah menjabat sebagai anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah Kalimantan Barat 1999-2004, ketua Fraksi Utusan Daerah Persiapan MPR RI 2001-2002, ketua Fraksi Utusan Daerah MPR RI 2001-2002, serta wakil ketua MPR RI 2002-2004.
Pria kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat ini merupakan seorang pengusaha Indonesia pemilik konglomerasi OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan.
Baca Juga: Sangat Dibutuhkan, DPD RI Bahas Regulasi Soal Keselamatan Transportasi