Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Ma'ruf Amin merasa kecewa karena belum ada perusahaan travel haji dan umroh yang bersertifikat syariah sampai saat ini.
"Saya juga bingung menyatakan apakah travel haji dan umroh ini sudah syariah," ungkapnya dalam Seminar Nasional Manajemen Bisnis Syariah pada Travel Haji dan Umrah, di Hotel Bidakara, Rabu (6/3).
Ma'ruf Amin mengungkapkan jika suatu produk makanan belum memiliki sertifikat maka belum bisa dikatakan halal. Sebab sertifikat syariah merupakan garansi atau jaminan bahwa produk tersebut halal.
"Perbankan, asuransi, pasar modal sudah ada sertifikat masak bisnis travel haji dan umroh yang jumlahnya ribuan belum ada yang bersertifikat," ucapnya.
Calon wakil presiden nomor urut dua ini mengatakan pernah ada satu biro perjalanan haji yang umrah yang diberikan sertifikat syariah oleh Dewan Syariah Nasional. Namun, itu tidak berlangsung lama.
"Dulu pernah ada satu perusahaan haji dan umrah yang sudah bersertifikat namun kami cabut karena melanggar aturan," bebernya.
Ma'ruf Amin memaparkan sertifikasi syariah sangat penting di dunia bisnis syariah pada travel haji dan umrah. Pasalnya, bisnis tersebut melibatkan tanggung jawab yang besar terhadap umat.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pertimbangan sesuai syariah juga berdasarkan segi manajemen atau pengelolaan perusahaan, aspek ibadah, serta pembimbing haji dan umrah.
"Saya tidak katakan bisnis travel haji dan umrah tidak sesuai syariah, tetapi belum," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa sertifikasi penting diberikan agar ada pengawasan dan pengamanan dari Dewan Syariah Nasional. Menurut Ma'ruf amin belum adanya sertifikat travel haji dan umrah disebabkan belum adanya aturan yang memaksa untuk itu dia meminta agar kementerian agama membuat aturan.
"Memang harus ada yang ngurus masak seribu lebih biro travel haji dan umrah tidak ada yang mengawasi gak ada syariahnya juga," terangnya.
Ma'ruf mengatakan pihaknya akan mendorong pengembangan industri halal agar ekonomi syariah lebih. Dia pun menginginkan ada lembaga yang mengembangkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas pengembangan tersebut.
"Industri halal tidak hanya berikan sertifikat tetapi juga fatwa, saingan kita Korea dan Cina yang sudah menguasai dunia dengan sertifikat halal dari kita, maka dari itu perlu adanya kawasan halal," jelasnya.
Ke depan, kata dia, Dewan Syariah Nasional akan mengembangkan sertifikat bisnis travel haji dan umrah. "Kementerian tidak ada kompetensi tersebut sebab yang lebih berkompeten tentang sertifikasi halal atau fatwa adalah Dewan Syariah Nasional," ujarnya.