Guru Besar IPB: Kebijakan Pupuk Subsidi Perlu Penyempurnaan
Ilustrasi pengepakan pupuk UREA. (Dok. PT Pupuk Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Muhammad Firdaus, menegaskan jika kebijakan pupuk subsidi perlu penyempurnaan. Menurut Prof Firdaus, subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas.
"Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," ujar Prof Firdaus saat dihubungi, Kamis (14/7).
Di sisi lain, Prof Firdaus menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai karakter ekonomi dengan harga tidak boleh mahal. "Maka, padi, jagung, kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya.
1. Pupuk organik perlu mendapat perhatian lebih serius
ilustrasi pupuk organik (pexels.com/id-id/@teona-swift)Di sisi lain, Prof Firdaus menilai formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara masif.
"Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.
Baca Juga: Awas Pupuk Palsu! Begini Cara Mudah Identifikasi Pupuk Asli dari PKT
2. Jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK
Editor’s picks
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) memastikan kesiapan stok pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh wilayah tanggung jawab distribusi PKT dengan jumlah yang mencukupi. (Dok. PKT)Prof Firdaus juga mengatakan, dalam konteks penguatan ketahanan pangan, maka pupuk perlu disubsidi dalam jangka pendek. Petani pun difasilitasi akses kredit.
"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain, seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," tuturnya.
Prof Firdaus menilai, jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK.
"Juga diperlukan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuh Prof Firdaus.
3. Fasilitasi upaya memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara
Hasil pertanian padi yang menggunakan pupuk organik pengganti pupuk kimia di Babulu, PPU (IDN Times/Ervan)Prof Firdaus juga merekomendasikan agar pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara, yang sekaligus juga dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.
"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," jelas Prof Firdaus. (WEB)
Baca Juga: Refocusing Subsidi Pupuk, Jatim Masih Tunggu Pemerintah Pusat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
