Masyarakat Papua Menuntut Pemerintah untuk Transparan

Saat mengunjungi Papua bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, ia membeberkan bahwa tuntutan masyarakat Papua sebenarnya hanya satu, agar pihak kepolisian menyampaikan dengan trasnparan dan segera unglap siapa dalang dibalik kerusuhan yang melibatkan mahasiswa Malang, Surabaya yang terdikriminasi, sehingga berbuntut ke Manokwari.

"Karena satu hari ikut rombongan Menko Polhukam, Kapolri, Panglima, tuntutan cuma satu, transparan secepatnya," ungkapnya.

Ia mengatakan, sebenarnya insiden yang terjadi di Papua bukan masalah baru. Hal ini merupakan akibat dari satu sebab yang sudah berkepanjangan, sejak berintegrasi dengan RI. Gejolak itu muncul sejak 1965 di Kota Manokwari.

"Kita di sini cukup serahkan semuanya di sana, yang penting kelanjutan, karena ini bukan baru, ini masalah sejak tahun 1965," kata dia lagi.

Kata Yorrys, kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan akumulasi kekecewaan yang membuat semangat kolektif untuk bangkit menyampaikan semangat aspirasi.

"Kedua yang menjadi perhatian, karena kejadian tanggal 15, 16, 17 Agustus dan diviralkan begitu masif ke seluruh warga Papua melalui media sosial, kemudian dengan akumulasi kekecewaan, akhirnya mereka membuat satu semangat kolektif untuk bangkit dan menyampaikan aspirasi," jelasnya.

Sebagai informasi, akibat kejadian ini, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan salah satunya memblokir layanan data untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Pemblokiran dilakukan sampai situasi di Papua kondusif.