Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Hak Angket soal Jokowi

Lebih lanjut, menurut Julius, pernyataan Jokowi di hadapan relawan Sekretaris Nasional itu menunjukkan sikap yang dapat mencederai demokrasi dan ancaman untuk kebebasan hak berpolitik publik. Belum lagi, kata dia, sikap tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Intelijen Negara. 

"Karena berdasarkan UU Intelijen Negara, dijelaskan bahwa Pasal (1) angka (1) dan Pasal (5) bahwa data, dan setiap kegiatan intelijen negara hanya sesuatu yang dianggap mengancam atau berupa ancaman nasional. Sehingga itu berarti hal-hal yang mengancam pertahanan negara dianggap mengancam stabilitas negara," ujar dia. 

Sementara, partai politik merupakan salah satu pondasi dari sebuah negara demokrasi. Maka, kata dia, parpol bukan merupakan ancaman stabilitas negara. "Maka, pernyataan presiden mengenai data intelijen di tubuh parpol merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan intelijen negara yang telah diatur oleh undang-undang," tutur dia. 

Di sisi lain, pernyataan itu dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik karena mereka akan berpikir bahwa parlemen sudah di-setting sejak awal. Parlemen yang mayoritas adalah anggota parpol dianggap sekadar gimmick, karena sudah dikondisikan sedemikian rupa. 

"Hal itu dikondisikan oleh orang yang memiliki kuasa karena informasi mengenai arah dan pergerakan berpolitik masyarakat diawasi oleh presiden," katanya. 

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, data intelijen yang dipegang presiden menyangkut keamanan negara. Sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2011 Pasal 5 tentang intelijen negara, konteksnya intelijen negara diarahkan untuk melakukan identifikasi, analisa, penilaian hingga penyajian data intelijen yang diarahkan untuk memberikan konteks assesment ancaman keamanan negara. Ia menggarisbawahi parpol bukanlah ancaman negara. 

"Sebab, parpol adalah instrumen demokrasi yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan besar apa yang dimaksud dengan presiden terkait data dan informasi itu. Jangan-jangan, tentu banyak pihak yang juga khawatir, apakah misalnya yang dimaksud oleh presiden dianggap menjadi sebuah ancaman sekaligus peringatan secara politik, kepada pihak yang berada di luar kontrol dari seorang presiden," ujar Umam kepada media di Jakarta, pada 17 September 2023. 

Umam mengatakan pernyataan Jokowi di ruang publik itu tentu bakal menimbulkan tanda tanya, bagaimana kekuasaan tersebut bakal digunakan. Dia juga mempertanyakan apakah data intelijen yang dikantongi Jokowi, termasuk sejumlah kasus yang disebut menyandera elite parpol. 

"Sehingga itu bisa menjadi alat baku atur dalam konteks mengatur koalisi politik saat ini. Seolah-olah, misalnya, sejumlah parpol kehilangan kedaulatannya. Ketika ingin mendukung A, B, C, seolah-olah ada kekuatan instrumen penegak hukum misalnya, yang memberikan dukungan, peringatan dengan pemanggilan dan sebagainya. Tapi pasca-itu justru muncul negosiasi politik," tutur dia.

Seandainya betul itu yang terjadi, kata Umam, maka kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil tentang cawe-cawe Jokowi berbasis data rahasia, menjadi sesuatu yang valid. "Itu bisa disebut sebagai abuse of power," ujarnya. 

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, menilai tidak ada yang baru terkait pernyataan Jokowi yang memegang beragam data intelijen, termasuk partai politik. Ia dan para politisi lain juga sudah tahu Jokowi mengantongi berbagai data intelijen.

Apalagi, kata dia, selaku pemimpin tertinggi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berhak menerima laporan tiap saat dari berbagai lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI hingga intel Polri. 

"Sebenarnya presiden gak usah ngomong kayak gitu juga, kami sudah paham kok kalau dia tahu semua isi intel. Cuma presiden ini senang kalau menghibur kita. Menghibur kita supaya lebih berhati-hati. Seakan-akan ada apa di NasDem," ujar Aboe di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada 18 September 2023.

Padahal, menurut dia, tidak ada apa-apa di NasDem dan Koalisi Perubahan. Semua peserta pemilu, kata Aboe, pada dasarnya menginginkan satu hal yang sama yaitu menang pesta demokrasi lima tahunan itu. 

"Intinya kan itu. Semua ingin menang di pemilu. Jadi, buat kami yang diungkapkan oleh presiden itu hal yang biasa-biasa saja. Itu kan emang pekerjaan Beliau, gak perlu diungkap," katanya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.