Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Jokowi hadir dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta (dok. PDIP)

Intinya sih...

  • Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan Jokowi patuh dan taat konstitusi.
  • Ari juga mengatakan bahwa Jokowi tetap membuka komunikasi dengan Megawati dan menjaga hubungan baik.

Jakarta, IDN Times - Koordiantor Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjawab pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menyebut menolak keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo masa jabatan presiden tiga periode. Ari mengatakan, Jokowi patuh dan taat konstitusi.

"Terkait dengan narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada konstitusi. Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh presiden," ujar Ari kepada jurnalis, Rabu (7/8/2024).

1. Jokowi tetap buka komunikasi dengan Megawati

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)

Ari mengatakan, Presiden Jokowi selama ini tetap membuka komunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan Megawati. Dia menegaskan, hubungan Jokowi dan Megawati juga baik.

"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa," ucap dia.

2. Mega tegaskan hubungannya baik dengan Jokowi

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan bendera pusaka merah putih kepada Gubernur dan Pj Gubernur se-Indonesia, menjelang peringatan HUT ke-79 RI (dok. PDIP)

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menegaskan hubungannya baik-baik saja dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, isu hubungan retak itu muncul setelah dirinya menolak Jokowi Presiden tiga periode.

"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya, katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," ujar Megawati dalam pernyataannya di kanal YouTube BPIP, Senin (5/8/2024).

"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," sambungnya.

3. Megawati mengaku hanya bicara kebenaran

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan bendera pusaka merah putih kepada Gubernur dan Pj Gubernur se-Indonesia, menjelang peringatan HUT ke-79 RI (dok. PDIP)

Presiden ke-5 RI itu menegaskan, hanya bicara mengenai kebenaran. Dia mengaku tidak ingin merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," kata dia.

Editorial Team