Megawati Nilai Pilkada Melalui DPRD Bentuk Pengkhianatan Reformasi

12 Jan 2026, 22:32 WIB

Amir Faisol

Megawati Soekarnoputri (dok.PDIP)

Intinya sih...

Megawati menolak Pilkada tidak langsung melalui DPRD sebagai pengkhianatan reformasi.
Pilkada langsung dianggap penting untuk partisipasi rakyat, legitimasi pemimpin daerah, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.
Gerindra mendukung Pilkada tidak langsung untuk menekan ongkos politik dan memperbaiki kelemahan sistem Pilkada langsung.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Menurutnya, sikap ini bukan sekadar politik praktis, melainkan bagian dari ideologi dan konstitusi partai.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati.

1. Pilkada langsung hasil perjuangan rakyat

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Rakernas I PDIP pada hari kedua pelaksanaan di Ancol, Jakarta. (Dok. PDIP)

Megawati menekankan, Pilkada langsung merupakan capaian penting hasil perjuangan rakyat pascareformasi. Ia menilai Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan.

"Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.

Megawati juga menegaskan sistem Pilkada langsung menjaga hak rakyat dan transparansi pemerintahan, berbeda dengan sistem DPRD yang cenderung menutup akses partisipasi publik.

2. Penolakan pilkada tidak langsung komitmen ideologi partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengadiri acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partai berlambang banteng tersebut di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Langkah PDIP menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen ideologis menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.

"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri," beber Megawati menegaskan.

Ia menekankan, demokrasi tidak boleh dikerdilkan demi efisiensi atau alasan teknokratis.

"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat," kata Megawati.

3. Gerindra dukung pilkada tidak langsung

Megawati Soekarnoputri (dok.PDIP)

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan partainya mendukung wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Menurutnya, sistem ini dapat menekan ongkos politik dan memperbaiki kelemahan sistem Pilkada langsung.

"Kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Prasetyo menegaskan, wacana ini bukan keputusan mendadak, karena internal Gerindra telah lama melakukan kajian untuk mengembalikan Pilkada tidak langsung. Saat menjabat di Komisi II DPR RI, kata dia, kajian tersebut menjadi bagian perbaikan sistem demokrasi Indonesia.

"Pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya," kata Mensesneg RI itu.