AHY Sentil Program Food Estate Jokowi: Grasa-Grusu
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik di Jakarta, Selasa (13/3/2023). (IDN Times/Melani Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang menjadi ambisi Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Program ini juga melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanahan (Menhan), Prabowo Subianto.
Menurut AHY, program food estate yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu justru tidak berjalan sesuai harapan.
Baca Juga: Demokrat: Bila Pemilu Ditunda, Akan Jadi Aib Pemerintahan Jokowi
1. Food estate buktikan tata kelola pemerintahan Jokowi kacau
Pernyataan Presiden Jokowi tentang Bencana Banjir di Kalimantan Selatan, 15 Januari 2021 (Youtube.com/Sekretariat Presiden)AHY mengatakan, buruknya tata kelola pemerintahan saat ini bisa dicermati melalui program food estate yang dinilainya gagal mencapai target.
"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grasa-grusu, terburu- buru, dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2023).
Baca Juga: AHY Soroti Proyek Mercusuar Jokowi Banyak dan Sedot APBN
2. Program food estate banyak ditentang akademisi
Presiden Jokowi tinjau lumbung pangan di Jawa Tengah (youtube.com/Sekretariat Presiden)Editor’s picks
AHY mengatakan, pada awal mula program food estate itu berjalan, banyak pertentangan dari para akademisi hingga aktivis lingkungan.
Sebab, prgoram ini dinilai mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat.
"Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ucapnya.
Menurutnya, kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat hingga mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan.
"Serta mengindahkan keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," tuturnya.
Baca Juga: Ponpes di Kebumen Doakan AHY Maju Bareng Anies di Pilpres 2024
3. DPR buat pansus food estate karena program tak sesuai harapan
Presiden Jokowi tinjau lumbung pangan di Jawa Tengah (youtube.com/Sekretariat Presiden)Diketahui, Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) food estate lantaran program ini dinilai berjalan tidak sesuai rencana.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai rencana food estate sudah dikritisi pihaknya sejak awal karena tidak memiliki grand design kepada Komisi IV. Pihaknya juga melihat food estate tidak sesuai harapan, padahal anggarannya cukup besar.
"Bukan tidak mungkin pansus merekomendasikan penghentian proyek food estate ini," tuturnya.
Baca Juga: Panen Raya di Food Estate Kapuas Hasilkan 5,2 Ton Per Hektare
Topik:
Berita Terkini Lainnya
