Anies Turun Jabatan 16 Oktober, Siapa Pilihan Jokowi Isi Kursi DKI?
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria akan habis pada 16 Oktober 2022 mendatang. Sebanyak tiga nama calon penjabat (Pj) gubernur pengganti Anies mulai ramai jadi perbincangan.
Pj Gubernur DKI akan dipilih langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ada pun tiga nama Pj gubernur DKI yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai Pj gubernur pengganti Anies yang paling memungkinkan dipilih Jokowi bisa dilihat dari unsur kepraktisan. Siapa paling memungkinkan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta itu?
1. Fokus pada tiga nama terpopuler
Heru Budi Hartono (ANTARA FOTO/Nabila Anisya Charisty/Egan Suryahartaji/Dudy Yanuwardhana/Edwar Mukti Laksana)Ray Rangkuti menilai kemungkinan kecil muncul nama baru sebagai Pj Gubernur DKI selain tiga nama yang sudah diputuskan oleh DPRD Jakarta. Kemungkinan yang ada, kata Ray, nama itu justru mengerucut pada dua orang terpopuler.
“Kita tinggal berfokus pada 3 nama dan sulit memunculkan nama baru serta tidak dibutuhkan lagi nama lain, nah kan tinggal yang paling populer saja,” kata Ray dalam diskusi PARA Syndicate, Senin (3/10/2022).
Menurutnya masing-masing nama itu memiliki keunggulan di mata Jokowi. Dua di antaranya bahkan memiliki kedekatan dengan Jokowi karena bertugas di eksekutif.
Ray menilai, jika Jokowi menginginkan sosok yang dekat dengan dirinya sebagai gubernur pengganti Anies, maka kursi tersebut akan jatuh pada Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai staf KSP.
“Sudut praktis kalau presiden lebih menginginkan seorang Pj yang dekat dengan beliau baik dari struktural atau dari emosional nah mungkin pilihannya pak Heru karena pak Heru adalah staf di KSP,” ujar Ray.
Kemungkinan Jokowi memilih Sekda DKI Marullah Matali juga tetap ada jika dia ingin Jakarta tetap seperti hari ini. Marullah, kata Ray, bisa melanjutkan program yang dibangun oleh Anies Baswedan karena berada di lingkaran Anies semasa menjabat.
“Kalau Pak Jokowi lebih berpikir bagaimana menata dan menjaga kesinambungan pengelolaan kota Jakarta nah pilihannya tentu saja adalah pak Marullah,” ucapnya.
Baca Juga: Jawaban Surya Paloh soal Anies Diisukan Jadi "Target" KPK di Formula E
2. Dirjen Polpum Bahtiar jadi Pj jika Jokowi ingin bebas politik identitas
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menekankan sinergi untuk netralitas ASN Pemilu 2024. (Dok. Puspen Kemendagri).Ray kemudian menyinggung kans Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar untuk naik ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bisa terjadi jika Jokowi menginginkan orang yang mengerti politik berada di kursi Gubernur DKI.
Menurut Ray, jika Jokowi melihat pemilihan Pj Gubernur DKI mirip sebagai Pileg, dalam artian menekan polarisasi yang sebelumnya terjadi di masyarakat pada Pilkada 2017 maka pilihan Jokowi akan jatuh pada Bahtiar.
“Jika Jokowi melihatnya karena ini ada Pileg, supaya tidak terjadi trauma di Pilgub DKI, supaya tidak ada polarisasi, dan itu bisa dijadikan kembali menjadi kesatuan warga dalam menghadapi pilpres maka pilihannya adalah Bahtiar. Karena Pak Bahtiar adalah jelas bukan orang yg terlibat dalam peristiwa politik 2017 lalu,” kata Ray.
Baca Juga: PSI soal Anies Diusung NasDem: Kami Tak Dukung Tokoh Pemecah Belah
3. Butuh sosok netral Pj Gubernur DKI
Anies Baswedan, Capres Pilihan Partai Nasdem untuk tahun 2024 (IDN Times/Fauzan)Direktur PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai butuh sosok netral Pj Gubernur DKI Jakarta yang bisa menyatukan masyarakat supaya tidak kembali terjadi polarisasi dalam Pilkada 2024 mendatang.
“Sosok netral dalam arti persoalan polarisasi, memang Jakarta membutuhkan orang yang bebas dari keberpihakan dan aliansi politik yang mengait politik identitas di Jakarta dan nasional,” ujar Ari.
Selain itu, sosok Pj gubernur juga mesti berintegritasdan profesional dalam mengurus pemerintahan. Ari juga menyinggung sosok Pj gubernur DKI perlu memiliki kemampuan legislasi karena akan bersinggungan dengan DPR dan pemerintah terkait adminstrasi otonomi Jakarta.
“Sosok itu juga mesti punya kecakapan komunikasi publik karena memang dibutuhkan untuk berdialog dengan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: NasDem Beri Otoritas ke Anies Baswedan Pilih Cawapres 2024
Berita Terkini Lainnya
