Bamsoet Ingin Pilkada Dievaluasi Imbas Banyak Kepala Daerah Kena OTT
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta penyelenggaraan Pilkada secara langsung dievaluasi imbas banyak kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
“Kita sudah mulai evaluasi, masih banyak yang korupsi, masih banyak kepala daerah yang ditangkap karena korupsi,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Gedung MPR, Jakarta, Senin (10/10/2022).
1. Evaluasi hanya di penyelenggaraan Pilkada
[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)Bamsoet menegaskan, pembahasan evaluasi ini hanya untuk penyelenggaraan Pilkada, tak termasuk Pileg dan Pilpres. Dia juga menegaskan usulan itu baru merupakan diskusi di MPR saat bertemu dengan Wantimpres Wiranto.
“Bukan Pilpres atau Pilegnya, tapi kita lebih ke Pilkada,” ucapnya.
Baca Juga: PAN Bantul Siapkan Ribuan Saksi di TPS saat Pemilu Serentak 2024
2. Urgeni evaluasi Pilkada
Gubernur Papua Lukas Enembe [kiri] (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)Editor’s picks
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan akan mengidentifikasi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Setelah menemukan urgensi dari pemilihan kepala daerah itu, baru pihaknya akan mengusulkan untuk evaluasi.
Usulan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada juga tak terbatas karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, tapi juga banyaknya kepala daerah yang meminta sumbangan kepada pengusaha.
“Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya 1 calon, tapi 2, 3 calon, di daerah yang sama,” ucap Bamsoet.
Baca Juga: Kemendagri: Butuh Sinergi untuk Netralitas ASN di Pemilu Serentak 2024
3. MPR ingin lihat manfaat Pilkada serentak
ANTARA FOTO/Desca Lidya NataliaBamsoet juga hendak melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada.
Meski demikian, usulan evaluasi Pilkada ini masih dalam tahap brainstorming. Pasalnya, sejumlah pihak seperti akademisi dan ahli perundang-undangan akan diminta untuk mengkaji evaluasi Pilkada.
“Nanti biarkan hasil dari akademisi segala macam itu hasilnya diserahkan kepada DPR. Karena itu kan diatur dalam undang-undang. Jadi nanti kita persilakan DPR untuk mengkajinya kembali,” pungkasnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
