Wakil Ketua DPR Sebut Mafia Minyak Goreng Sengaja Diciptakan
Stok minyak goreng kemasan di Indomaret Kemang, Jakarta Selatan tersedia usai HET dicabut. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyindir Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang mengklaim ada mafia pangan menyebabkan naiknya harga minyak goreng di pasar. Menurut Rachmat, klaim tersebut tidak benar karena mafia migor sengaja diciptakan.
“Mafia pangan itu menurut saya itu memang sengaja dari awal diciptakan. Nah, yang ada sekarang ini pengusaha ingin mengambil manfaat dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” kata Rachmat kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
1. DPR minta pemerintah evaluasi peraturan minyak goreng
Wakil Ketua DPR, Rachmad Gobel (dpr.do.id)Menurut Rachmat, pemerintah harus terus mengevaluasi peraturan terkait komoditas pangan, terutama minyak goreng. Salah satu peraturan yang wajib dievaluasi kembali pemerintah adalah pelepasan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang membuat salah satu komoditas utama menjadi mahal di pasar.
Kemendag diminta mengawasi harga minyak goreng di masyarakat agar tetap terjangkau menjelang bulan Ramadan ini.
“Saya kira, di sini adalah pemerintah atau Kemendag untuk mengawasi harga. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen harus turun melihat,” ujar pria berusia 59 tahun tersebut.
Baca Juga: Polri Telusuri Informasi soal Mafia Minyak Goreng yang Diungkap Mendag
2. Pengusaha harus bertanggung jawab atas harga minyak goreng
Minyak Goreng Curah. (IDN Times/Adeng Bustomi)Editor’s picks
Lebih lanjut, mantan Mendag di era pertama kepemimpinan Jokowi ini mengatakan, pemerintah harus melibatkan pengusaha atas melambungnya harga minyak di pasaran.
Menurutnya, pengusaha harus ikut bertanggung jawab atas distribusi pangan yang merata di masyarakat. Pemerintah juga harus melihat kewajiban pengusaha atau distributor dalam hal distribusi pangan ke berbagai daerah.
“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Ajak dialog,” ujar dia menjelaskan.
3. Pencabutan HET tak efektif redam harga minyak goreng
Pedagang keliling menata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah ke dalam mobil bak terbuka di kawasan Desa Tungkop, Darussalam, Aceh Besar, Aceh, Kamis (6/1/2022). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta menilai, pencabutan HET minyak goreng tidak efektif meredam kenaikan harga di pasar.
Pasalnya ada ongkos distribusi dan produksi minyak yang terus meningkat. Perbedaan ongkos distribusi di berbagai daerah juga menjadi ancaman terhadap kesuksesan kebijakan HET.
Sebagai informasi, pabrik minyak goreng yang lebih banyak bermarkas di wilayah Indonesia Barat, seperti Sumatra dan Jawa, cenderung membutuhkan ongkos produksi yang berbeda ketika hendak mendistribusikan minyak goreng ke berbagai tujuan.
“Perbedaan ini akan membuat harga minyak goreng di Indonesia akan bervariasi di berbagai wilayah yang berbeda di hari-hari normal. Kalau memang ada variasi harga meskipun pada hari biasa, maka HET mengancam kelangkaan di daerah-daerah yang distribusinya relatif lebih sulit. Apalagi saat ini harga-harga energi dan kapal sedang mahal-mahalnya," ujar Krisna.
Baca Juga: Polemik Minyak Goreng, Rizal Ramli Sebut Negara Kalah dengan Mafia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
