Menag Tunggu Keputusan Arab Saudi soal Ibadah Haji Hingga Awal Juni

20 Mei 2020, 05:00 WIB

Menag Fachrul Razi (IDN Times/Aldzah Aditya)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah hingga kini belum memutuskan soal pelaksanaan haji tahun 2020. Sebab, pemerintah tengah menanti kabar dari Kerajaan Arab Saudi tentang perkembangan informasi terkait virus corona atau COVID-19 di negara tersebut.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, pemerintah akan menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi hingga Juni mendatang. Hal itu sudah berdasarkan keputusan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Kalau tadinya kami buat deadline tanggal 20 Mei, kami mundur jadi 1 Juni sesuai petunjuk Bapak Presiden setelah bicara dengan Raja Salman, mungkin akan ada kepastian kalau di sana lebih baik," kata Fachrul dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5).

1. Pemerintah sudah siapkan 3 alternatif untuk ibadah haji

Ilustrasi Jemaah Haji (Dok. Kemenag)

Kendati demikian, Fachrul mengaku pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif untuk pelaksanaan ibadah haji. Pertama, jemaah haji akan diberangkatkan seluruhnya sesuai kuota tahun ini.

Kedua, jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci hanya sebagian dari total kuota agar tetap bisa menerapkan pembatasan sosial.

"Tiga, gagal berangkat semua," ujar Fachrul.

2. Fachrul sebut waktu persiapan ibadah haji di tahun ini terbatas

Menteri Agama Fachrul Razi (IDN Times/Aldzah Aditya)

Menurut Fachrul, waktu persiapan ibadah haji pada tahun ini sangat terbatas. Sehingga, pemerintah tidak bisa menunggu lama-lama.

"Apalagi kita kontingen pertama rencana berangkat Juni 2020, jadi waktunya menjadi pendek," tutur dia.

3. Jokowi minta waktu menunggu diundur Juni untuk melihat perkembangan di Arab Saudi

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Namun, setelah dilaporkan kepada Presiden Jokowi, akhirnya waktu menunggu informasi diundur menjadi Juni. Presiden Jokowi, kata Fachrul, juga telah berkomunikasi dengan Raja Salman terkait informasi ibadah haji tersebut.

"Sehingga, beliau (Jokowi) menyarankan gimana kalau mundur dulu sampai awal Juni siapa tahu ada perkembangan. Kami setuju, kami akan taat dengan itu, jadi kalau tadinya deadline 20 Mei, maka kami undur sampai dengan awal Juni, mungkin 1 Juni," Fachrul menerangkan.