Mendagri dan Luhut Ajak 43 Kepala Daerah Bahas Digitalisasi Bansos

Tito mengatakan, transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu agenda penting pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyaluran perlindungan sosial.

"Pada siang hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka, sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah, yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government, pelayanan publik yang berbasis, pemerintahan yang berbasis digital," kata dia di lokasi.

Dia mengatakan, salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial yang sebelumnya telah diterapkan di Banyuwangi.

"Salah satu langkah yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Pandjaitan, di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi," kata dia.

Tito menegaskan, Kemendagri mendukung penuh koordinasi yang dipimpin Luhut dalam melibatkan pemerintah daerah.

"Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan juga semua saya kira pimpinan lembaga yang ada, yang terkait ikut rapat hari ini, mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," kata dia.

Tito juga menyampaikan hasil uji coba di Banyuwangi menunjukkan digitalisasi mampu membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

"Dari yang sudah terlaksana pilot project-nya di Banyuwangi, Ibu Bupati, Ibu Ipuk sudah menyampaikan sendiri langsung manfaat yang sangat luar biasa ya, untuk perlindungan sosial, bansos, yang lebih tepat sasaran. Sehingga ini bisa menghemat, dan juga mendatangkan rasa keadilan," kata dia.

Dia juga mencontohkan adanya penerima bantuan yang secara sukarela mengundurkan diri karena merasa kondisi ekonominya telah membaik.

"Tadi juga di video (diputar saat rapat) ada yang menerima, yang merasa dia sebetulnya sudah naik kelas sehingga dia menyarankan agar dia tidak menerima lagi, diserahkan kepada yang lain saja yang lebih memerlukan. Ini kan salah satu bentuk daripada manfaat program transformasi digital ini di bidang sosial," kata Tito.

Selain Banyuwangi, Tito menyebut Surabaya dan Provinsi Bali juga telah mulai mengembangkan sistem serupa sebagai persiapan menuju peluncuran nasional.

Sementara Luhut mengatakan, pemerintah kini memasuki tahap implementasi di 43 kabupaten/kota setelah sebelumnya melakukan uji coba di Banyuwangi. Menurut dia, hasil perluasan itu akan menjadi bahan evaluasi sebelum peluncuran nasional.

"Kita sekarang piloting di 43 kabupaten/kota. Bulan lalu di Banyuwangi, jadi kita sudah tahu bentuknya. Sekarang kita masuk di 43 kabupaten/kota ini dan saya kira dalam bulan Juli akhir, kita akan dapat gambaran lebih utuh lagi. Untuk persiapan nanti, presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata dia.

Dia mengatakan, Prabowo memberi perhatian besar terhadap transformasi digital pemerintahan yang akan diperkuat dengan akal imitasi alias artificial intelligence (AI).

"Presiden sudah memberikan juga arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang penting sekali, kalau saya bilang super penting untuk negeri kita ini, pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo. Di mana pemerintahan ini, seperti dibilang Pak Tito tadi, berbasis eh digital, tapi lebih maju lagi di-support AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi di-support oleh AI," kata Luhut.

Luhut mengatakan, delapan kementerian maupun lembaga kini telah terhubung dalam satu sistem data yang diproses menggunakan AI dengan keamanan data nasional dijaga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut dia, apabila implementasi berjalan sesuai rencana, maka cakupan program dapat diperluas menjadi ratusan kabupaten/kota menjelang peluncuran nasional.

Adapun dalam rapat ini dihadiri kepala daerah secara langsung maupun virtual. Selain itu, tampak pula hadir Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.