Program tiga juta rumah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil
Sejalan dengan program prioritas lainnya seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk nyata penerapan kebijakan ekonomi kerakyatan.
Menurut dia, program ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, sebagaimana tertuang dalam pemikiran Presiden Prabowo di buku Paradoks Indonesia.
Tito mengatakan, paradigma ekonomi yang diusung Presiden Prabowo berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Menurut dia, pemerintah hadir secara aktif melalui kebijakan yang berpihak dan melindungi kelompok masyarakat bawah.
"Kita melihat bahwa Presiden memiliki paradigma ekonomi kerakyatan. Artinya, semua program melihat pada rakyat kecil dan kemudian ada intervensi tangan pemerintah masuk untuk melindungi rakyat kecil itu," ujar Mendagri pada acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dikutip dari siaran pers, Jumat (17/10/2025).
Mendagri mengatakan, program tiga juta rumah sejalan dengan berbagai program kerakyatan lain seperti sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan swasembada pangan.
Ketiganya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan tiga kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, dan papan.
Lebih dari sekadar penyediaan rumah, Tito menilai program ini juga memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect). Pembangunan tiga juta rumah akan mendorong aktivitas di sektor perbankan, konstruksi, arsitektur, desain, dan pengembang properti.
“Nah, sampai ke yang kecil-kecil, ya, tadi ada pembangunan makanan, maka restoran akan hidup, warung-warung akan hidup. Ada UMKM yang berkembang,” kata Mendagri.