Presiden PKS: Jika Gibran Tak Mundur, HMP Jadi Opsi Paling Relevan di DPR
PKS menilai Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya putusan MK dan MA.
Jika Gibran tidak mundur, PKS menyebut Hak Menyatakan Pendapat DPR RI sebagai pilihan yang relevan.
PKS membangun komunikasi lintas fraksi, sementara Gibran masih bertugas sebagai Wakil Presiden.
Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) menilai, Gibran Rakabuming Raka lebih bijaksana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah miliknya.
Namun, apabila Gibran tidak mundur, maka Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan pilihan paling relevan yang dapat ditempuh oleh DPR RI.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar AMY dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, penggunaan hak-hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antarfraksi, termasuk dalam upaya pemakzulan Gibran.
Dia memastikan, PKS terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” kata dia.
Putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Advokat senior, Denny Indrayana, mendesak Gibran Rakabuming Raka segera mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu lantaran sudah ada putusan dari MK dan MA terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun hingga Senin, Gibran terlihat masih bertugas seperti biasa sebagai wpares. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia segera menanggalkan jabatannya itu. Menurut Denny, hal tersebut bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
"Langkah yang sekarang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tetap dalam tanda kutip tidak berkenan mundur, maka itu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Padahal, dua mahkamah sudah dalam posisi satu garis menyatakan dia tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden," ujar Denny dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/11/2026).
