Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250923-WA0011.jpg
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (dok. Humas Kemendagri)

Intinya sih...

  • Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan realisasi APBD sesuai target

  • Menghidupkan sektor swasta untuk mendukung realisasi pendapatan dan belanja daerah

  • Realisasi APBD terbuka dan dipantau secara real time melalui SIPD, Menkeu akan hadiri rakor realisasi pendapatan dan belanja daerah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai target, guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Saya intinya sependapat dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dua mesin harus bergerak. Satu adalah mesin pemerintah, terutama monitoring pendapatan dan belanja pemerintah. Pendapatannya sesuai target, (dan) belanjanya tinggi supaya ada uang beredar di masyarakat,” katanya.

1. Menghidupkan sektor swasta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025) (dok. Kemendagri)

Tito juga menekankan, mesin kedua yang harus digerakkan adalah sektor swasta. Dengan menghidupkan sektor swasta, daerah akan lebih terpacu untuk merealisasikan pendapatan dan belanja sesuai target. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa dipacu pemerintah pusat, tetapi juga ditopang kinerja Pemda.

“Kalau belanja pemerintah baik, swastanya juga bergerak, pertumbuhan ekonomi akan terlihat naik,” tutur dia.

2. Realisasi APBD terbuka dan bisa dipantau saat rakor

Suasana rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan 2025 di Ruang Rapat Utama Rinjani, Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Tito pun menjelaskan, realisasi APBD saat ini dapat dipantau secara real time melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina dan pengawas Pemda, setiap awal bulan juga membacakan realisasi pendapatan dan belanja seluruh provinsi serta kabupaten/kota dalam rapat koordinasi (rakor).

“Di depan Zoom Meeting, seluruh kepala daerah kan malu yang (realisasinya) rendah. Apalagi kadang-kadang saya live streaming YouTube yang bisa diakses media. Yang (realisasi) tinggi ya kita berikan reward,” ungkapnya.

3. Menkeu akan hadiri rakor realisasi pendapatan dan belanja daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (dok. Humas Kemendagri)

Ia menambahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan hadir pada awal Oktober mendatang dalam rakor terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus membahas pertumbuhan ekonomi.

“Beliau berkenan awal bulan depan, Oktober, Beliau akan hadir pada acara rakor,” imbuh dia.

Selain Menkeu, hadir dalam pertemuan itu Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, serta Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan.

Editorial Team