Mendagri Terbitkan SE, Kepala Daerah Wajib Standby H-7 dan H+7 Lebaran

09 Mar 2026, 08:09 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Mendagri Terbitkan SE, Kepala Daerah Wajib Standby H-7 dan H+7 Lebaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 000.2.3/1171/SJ yang mewajibkan kepala daerah siaga di wilayahnya H-7 hingga H+7 Idulfitri 1447 Hijriah.
Surat edaran tersebut melarang perjalanan luar negeri bagi gubernur, bupati, dan wali kota selama 14–28 Maret 2026 kecuali untuk urusan esensial seperti arahan Presiden atau pengobatan.
Kebijakan ini bertujuan menjaga fokus pemerintahan daerah, mengantisipasi risiko keamanan, mendukung kelancaran arus mudik, serta memastikan pelayanan publik tetap responsif saat Lebaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing selama H-7 hingga H+7 Lebaran 1447 Hijriah.
Who?
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar menunda perjalanan luar negeri selama periode tersebut.
Where?
Instruksi disampaikan dari Jakarta dan berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
When?
Surat Edaran Nomor 000.2.3/1171/SJ diterbitkan pada 8 Maret 2026, berlaku untuk periode 14 hingga 28 Maret 2026.
Why?
Kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran pemerintahan daerah, kesiapsiagaan menghadapi arus mudik, pengendalian inflasi, serta keamanan dan ketertiban selama libur Idulfitri.
How?
Kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri kecuali untuk kegiatan esensial atas arahan Presiden atau keperluan pengobatan, serta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda di wilayahnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Tito, yang jadi Menteri Dalam Negeri, bilang semua kepala daerah dan wakilnya harus tetap di tempat sebelum dan sesudah Lebaran. Mereka tidak boleh pergi ke luar negeri dulu. Ini supaya pemerintahan tetap jalan baik dan bisa bantu orang kalau ada perlu waktu mudik dan Lebaran. Sekarang mereka harus siap siaga di daerahnya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kebijakan Mendagri yang mewajibkan kepala daerah tetap siaga selama periode Lebaran menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik di masa libur panjang. Dengan fokus pada keamanan, kelancaran arus mudik, pengendalian inflasi, dan kesiapan perayaan Idulfitri, langkah ini memperkuat koordinasi daerah serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah-wakil kepala daerah untuk tetap berada dan siaga di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur lebaran.

1. Terbitkan Surat Edaran Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Dok. Satgas PRR)

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

"Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan," jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

2. Memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan agenda strategis menjelang dan selama periode libur lebaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Tito menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

3. Kepala daerah bisa respons cepat berbagai kebutuhan masyarakat

Ilustrasi mudik lebaran 2025. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet.