Mendagri Minta Program Kesehatan Jiwa Anak-Remaja Harus Masuk APBD
- Mendagri Tito Karnavian meminta pemda memasukkan program kesehatan jiwa anak dan remaja ke dalam APBD agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal di seluruh daerah.
- Kemendagri akan mengawal isu kesehatan jiwa ini menjadi prioritas APBD melalui surat edaran dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga terkait.
- Tito mengusulkan pemberian insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program dengan baik, disertai penandatanganan SKB sembilan menteri tentang kesehatan jiwa anak dan remaja.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tito mengatakan, program penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran daerah agar dapat berjalan secara optimal.
Dia mengimbau hal ini agar pemda memberikan perhatian lebih terhadap isu kesehatan jiwa anak dan remaja.
"Kalau ingin program ini dijalankan, maka harus dialokasikan anggarannya sejak perencanaan APBD,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026).
1. Kemampuan fiskal setiap daerah berbeda
Ia mengakui kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda. Karena itu, menurutnya pemerintah pusat perlu melakukan intervensi bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran agar program tersebut tetap dapat berjalan.
Tito juga menilai para kepala daerah perlu mendapat pemahaman yang lebih kuat terkait pentingnya penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja. Untuk itu, ia mengusulkan pertemuan khusus secara virtual dengan para kepala daerah guna membahas isu tersebut.
“Nanti kita undang supaya mereka wajib hadir,” katanya.
2. Kemendagri dorong isu kesehatan jiwa anak dan remaja masuk prioritas APBD
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengawal agar isu tersebut masuk dalam prioritas APBD daerah. Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran yang mengatur peran Pemda dalam merespons persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja.
Menurut Tito, penyusunan peran tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Koordinator PMK.
3. Perlu ada mekanisme insentif bagi daerah
Di sisi lain, Tito juga mengusulkan adanya mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal.
"Pada akhir pertemuan, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada.
