Mendagri: Jumlah Warga Punya Rumah Salah Satu Ukuran Kepala Daerah
- Mendagri Tito Karnavian menilai keberhasilan kepala daerah diukur dari kemampuan meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk memastikan masyarakat memiliki rumah layak huni sebagai indikator utama.
- Tito menyoroti masih banyak warga belum punya rumah, sehingga pemerintah pusat mendorong program perumahan rakyat dengan berbagai skema pembiayaan dan dukungan lintas sektor untuk mempercepat realisasi.
- Ia juga meminta pemda mendukung program gentengisasi agar hunian lebih estetis dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat daya tarik wisata serta membuka peluang industri lokal.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan banyak masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah, dalam memimpin wilayahnya.
Karena itu, Tito menekankan pentingnya kepala daerah mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026).
1. Kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif
Menurut Tito, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi kemampuan mengangkat derajat masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak.
“Kalau kepala daerahnya gak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang gak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya.
2. Masalah perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional
Tito menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor ini, melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.
Upaya tersebut, kata Tito, tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor, guna mempercepat realisasi program.
Tito menilai pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Misalnya, sektor perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan ikut terdorong pertumbuhannya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan, sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
3. Menekankan pentingnya dukungan pemda terhadap gentengisasi
Selain itu, Tito juga menyinggung pentingnya dukungan pemda terhadap program gentengisasi, yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ia menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang, sebagai kota wisata.
Tito mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong penggunaan genteng.
"Jadi tolong buat program juga yang non-senglah. Seng tuh oke, murah, tapi gak asri," ujarnya.
Menurut Tito, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota, sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal. Ia mendorong Pemda tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.
