Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Sabang, IDN Times - Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan, kunjungannya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD ke Pulau Rondo, untuk menegaskan titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara. Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), atau konvensi PBB tentang hukum laut.

"Konvensi tersebut menjelaskan posisi titik terluar adalah batas negara dan perairan di dalamnya itu adalah masuk wilayah negara itu," ujar Tito di Tugu Titik O Indonesia yang terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh, Rabu (21/12/2022).

Dia menegaskan, "kalau sampai Pulau Rondo itu enggak kita jaga, diambil orang lain, berarti akan ditarik 200 meter ke dalam wilayah kita menjadi ZEE negara lain. Sekarang dari titik itu, kita hitung batas kontinen 12 mil laut menjadi batas negara kita, kedaulatan penuh."

 

 

1. Bukan hanya pulau, satu karang pun menjadi titik batas penentuan antarnegara

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Tito juga menegaskan, perlu sinergi kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki titik-titik perbatasan Indonesia agar menjadi titik penghitungan internasional.

"Di bawah Bapak Menko nanti, kita akan berusaha memperbaiki supaya titik yang sangat penting ini betul-betul menjadi titik penghitungan internasional yang penting bagi kedaulatan negara kita. Jangankan satu pulau yang sebesar Rondo itu, satu karang saja terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara," tegas Tito.

 

 

2. Pemerintah masih selesaikan 7 segmen batas wilayah negara dengan Malaysia

Titik kilometer 0 Indonesia di Sabang, Aceh (IDN Times/Sunariyah)

Pada kesempatan ini, Tito mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berupaya menyelesaikan 7 segmen batas wilayah negara yang berstatus sebagai Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia.

Dari 7 segmen batas yang berstatus OBP kedua negara serumpun ini, 4 segmen berada di Kalimantan Barat (Kalbar) atau Sektor Barat dan 3 segmen di Kalimantan Utara (Kaltara) atau Sektor Timur.

 

3. Dengan Timor Leste, Indonesia masih berunding selesaikan batas negara

Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Selain perundingan dengan Malaysia Indonesia juga masih melakukan perundingan terkait permasalahan batas negara dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dua kawasan yang berstatus segmen yang belum terselesaikan atau Unresolved Segmen yakni kawasan di perbatasan Noel Besi – Citrana dan Nijael Sunan – Manusasi. Sedangkan segmen yang belum disurvei atau Unsurveyed Segmen yakni kawasan Subina – Oben.

Tito mengatakan, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, Pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ada beberapa pos lintas batas di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang menjadi kebanggaan karena lebih baik dari PLBN negara tetangga.

Editorial Team