Mengenal IM57+ Institute, Wadah Pegawai KPK yang Dipecat Karena TWK
Jakarta, IDN Times - Setelah resmi dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 57 eks pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) langsung mendeklarasikan pembentukan IM57+ Intitute. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bagi para mantan pegawai untuk menyalurkan semangat antikorupsi yang masih mereka miliki meski tak lagi di KPK.
Koordinator Pelaksana IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan latar belakang pendirian kelompok ini diawali rasa memiliki utang dimiliki mantan pegawai terhadap publik. Menurutnya, pengalaman, keahlian hingga pendidikan yang para mantan pegawai dapatkan merupakan sumbangsih uang rakyat yang disalurkan lewat pajak.
"Indonesia sudah berinvestasi sangat besar terhadap kami-kami karena kami di sekolahin negara, ikut pelatihan, pendidikan sertifikasi dll. Saya sendiri di sekolahin ke Australia untuk master of law dan itu dua tahun. Jadi hari ini kami memiliki keahlian seperti ini, pengalaman seperti ini, itu sumbangsih pajak rakyat. Sementara hari ini kami disingkirkan itu sebenarnya kan merugikan. Tindakan orang yang mengkhianati Pancasila itu kan merugikan Indonesia, merugikan rakyat," jelas Praswad dalam sebuah wawancara khusus dengan IDN Times di kawasan Jakarta Barat.
"Ada orang yang sudah milik negara Investa negara sudah segitu mahalnya, tiba-tiba hilang. Gitu konsepnya," sambungnya.
1. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan IM57+ Institute
Praswad mengatakan bahwa IM57+ memiliki Exceutive Board yang teridiri dari Hery Muryanto (eks Deputi bidang Koordinasi dan Supervisi), Sujanarko (eks Direktur PJKAKI), Novel Baswedan (eks Penyidik), Giri Suprapdiono (eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi), serta Chandra SR (Eks Kabiro SDM).
Selain itu, IM 57+ memiliki Board of Investigation. Bagian ini akan melakukan penelitian dan investigasi independen karena bukan penegak hukum lagi.
"Perkara yang menarik perhatian masyarakat atau memiliki kerugian sangat besar kita harus terjun langsung ikut menginvestigasi dan memberi angle point yang berbeda pada masyarakat," jelasnya.
Selain itu ada penelitian terkait kebijakan pemerintah untuk memberi masukan dan Training dan Education. Hal ini bertujuan untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai definisi korupsi dan pengaruhnya pada mereka.
"Kita berusaha membumikan betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan korupsi sampai ke pintu tumah masyarakat di pedesaan, di kampung-kampung," jelasnya,
"Contoh (korupsi) bansos. Keputusan Mensos Juliari mengambil fee 10 ribu Dan membagi paket ke dalam beberapa klaster. Itu sampai ke pintu masyarakat di rumah pedalaman, pelosok Jabodetabek. Berasnya yang bagus jadi ada ulat, sardennya dari 4 jadi tiga atau malah gak dapat. Harusnya ada telor, gak ada telor dll," sambungnya.