Mengenal Partai Cokelat yang Disebut Ikut Cawe-cawe di Pilkada 2024

01 Des 2024, 16:43 WIB

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ketika menghadiri wisuda prajurit TNI di Akmil. (Dokumentasi Polri)

Intinya sih...

Pilkada serentak 2024 digelar di 545 wilayah di Indonesia
Partai cokelat bukan partai politik resmi, kerap dialamatkan ke Polri

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pilkada serentak telah selesai digelar di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada 27 November 2024. Pilkada tahun ini digelar di 545 wilayah di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Dalam Pilkada 2024, sejumlah partai politik berlomba-lomba untuk memperkuat posisinya di kancah politik lokal dan nasional. Namun, muncul istilah baru, yaitu partai cokelat.

Partai cokelat bukanlah partai politik resmi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Istilah ini lebih bersifat simbolis. Selama ini, partai coklat kerap kali dialamatkan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal ini menindaklanjuti adanya dugaan keterlibatan dalam menggalang dukungan untuk kandidat tertentu, baik secara langsung maupun melalui jaringan informal mereka.

1. Megawati dengar aparat dikerahkan di Pilgub Jateng

Megawati Soekarnoputri bersama keluarganya melakukan pencoblosan pada Rabu (27/11/2024). (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, turut menyikapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia mengaku mendapatkan laporan tentang masifnya penggunaan pejabat, kepala daerah, hingga aparatur kepolisian untuk tujuan politik elektoral.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian, demi tujuan politik elektoral," kata dia di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Padahal, menurut dia, Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, tapi juga tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.

Ditegaskan Megawati, militansi para simpatisan dan kader tidak akan terkalahkan di Pilkada Jawa Tengah bila Pilkada digelar secara jujur dan adil.

"Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme," kata dia.

2. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan kandang banteng telah bergeser dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan, saat ini kandang banteng telah bergeser dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. Menurut dia, Jawa Tengah telah berubah menjadi kandang bansos dan partai cokelat (parcok).

Menurut dia, unggulnya PDIP di Pilkada DKI 2024 ini bisa membuktikan bahwa kekuatan PDIP sudah bergeser ke Ibu Kota. Meski begitu, ia tidak menampik konstituen PDIP di Jawa Tengah masih loyal.

"Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di Ibu Kota Jakarta," kata Deddy.

Deddy mengatakan, PDIP juga berhasil menempati posisi kedua di Pemilihan Legislatif Provinsi DKI Jakarta pada Februari lalu. Hal itu juga diperkuat dengan unggulnya kandidat Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok," kata dia.

3. Sebut partai cokelat ke Polri harus jadi evaluasi

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Terpisah, Waketum PKB, Jazilul Fawaid, menanggapi munculnya istilah partai cokelat yang dialamatkan terhadap institusi Polri. Ia berharap Polri melakukan koreksi atas munculnya tudingan tersebut.

Terlebih, partai cokelat ini disebut ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

"Tetapi yang patut kita ini bukan soal benar atau salahnya, tetapi itu bagian dari koreksi gitu," ujar dia.

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap, jangan sampai munculnya narasi partai cokelat ini membuat institusi polri justru dimusuhi oleh masyarakat karena akan bahaya.

Terlebih, polri disampaikan Jazilul memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kemudian institusi yang merupakan keamanan, institusi yang menjaga ketertiban ternyata tidak buat tertib, itu kan bahaya," kata dia.