Sayap PKB Perempuan Bangsa Gelar Munas, Bahas Kekerasan hingga TPPO
Jakarta, IDN Times - Sayap partai politik (parpol) PKB, Perempuan Bangsa menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024). Dalam diskusi bertajuk 'Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045', kader Perempuan Bangsa bersama sejumlah tokoh membahas mengenai berbagai isu.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menjelaskan pengalamannya menangani berbagai kasus mengenai perempuan dan anak. Ia menjelaskan ada banyak laporan yang masuk mengenai pelecehan seksual, kekerasan, hingga perdagangan orang.
"Baru dua minggu di kementerian ini, saya sudah stres, karena banyaknya laporan kasus, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kami sedang 'belanja masalah' untuk mencari akar permasalahannya," kata Veronica.
1. Ketergantungan ekonomi perempuan jadi akar utama permasalahan
Dalam diskusi itu, berbagai tokoh perempuan membahas tantangan dan solusi untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai langkah awal mencapai kesetaraan gender.
Lebih lanjut, Veronica menyimpulkan dari hasil analisanya bahwa ketergantungan ekonomi perempuan menjadi akar utama permasalahan.
"Perempuan tidak mandiri secara ekonomi, mereka bergantung pada suami atau pihak lain. Kalau ekonomi perempuan diberdayakan, mereka pasti berani speak up dan mengurus anak dengan lebih baik," kata dia.
2. Perlu aksi nyata mendukung pemberdayaan perempuan
Sementara itu, selebriti perempuan yang juga jadi pembicara, Chiki Fawzi, menekankan pentingnya aksi nyata untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
"Dengan menyuarakan sesuatu dan membarenginya dengan aksi nyata, dampaknya akan lebih besar. Perempuan harus berdaya dulu, harus punya keterampilan," ujarnya.
Aktivis perempuan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, juga menyoroti keterbatasan Kemen PPA dalam memberdayakan perempuan. Temuan ini berdasarkan pengalamannya selama di parlemen.
"Kemen PPPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," jelasnya.
Saraswati juga mengingatkan pentingnya pendidikan bagi perempuan.
"Jangan bilang, 'buat apa kuliah S2 atau S3?' Kita harus memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa mendukung sesama perempuan," tutur dia.
3. Budaya dan tafsir agama jadi sorotan
Lebih lanjut, Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menjelaskan mengenai tantangan budaya dan tafsir agama dalam menciptakan kesetaraan gender.
"Di masyarakat, budaya sering kali mendahulukan laki-laki, sementara perempuan diabaikan. Angka kematian ibu masih 184 per 100.000 kelahiran. Kita perlu menggandeng pemuka agama agar suara kesetaraan lebih didengar," ujarnya.
