Menkes Ungkap Bullying PPDS: Ucapan Rasis hingga Gerakan Tutup Mulut

Budi menyebut ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tata krama yang mengatur residen atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) beserta istrinya. Dalam SOP yang diterima IDN Times, salah satunya istri residen dalam sebuah acara harus mengantar DPJP beserta istri ke meja sampai ia duduk dan mengambilkan kebutuhan.

"Kemudian hanya ada kata siap dan ya, tidak ada kata tidak. Dilarang cengar-cengir dan tidak boleh duduk bila belum dipersilakan serta pergi, jika senior belum meninggalkan acara. Termasuk sumbangan, bila melahirkan harus memberikan mainan seharga Rp400 ribu, jika ada yang meninggal masukkan uang duka ke dalam amplop Rp500 ribu," ujar Menkes.

"Itu udah sejak dulu kita tahu (SOP residen). Bahkan ada yang ngomong ya kasar lagi," imbuhnya.

Budi juga mengungkapkan adanya gerakan tutup mulut yang dilakukan PPDS jika terjadi perundungan. Bahkan, mereka tidak boleh menemui atau bicara dengan Menkes, seolah ada yang ditutupi, termasuk kasus bullying mahasiswi Undip.

"Saya Zoom juga sama mereka (korban). Itu yang akhirnya agak tersinggung. Jadi ada yang tersinggung, begitu saya panggil mereka. Jadi akhirnya sempat gak boleh masuk. Saya sempat mau ketemu, gak boleh akhirnya. Jadi kalau ketemu sama Menkes, enggak boleh. Its not a good system ya. Kalau misalnya saya mau tanya, tiba-tiba enggak boleh. Itu ada sesuatu yang mau ditutup-tutupin. Sama seperti yang di sini kan. Kita mau panggil, udah dipanggil duluan, sudah diancam duluan," papar Menkes.

Budi mengatakan agar kasus perundungan di PPDS tidak terjadi kembali, maka akan dijatuhkan sanksi keras pada pelaku dengan mencabut izin praktik. 

"Jadi ini saya akan periksa, kalau salah, hukum. Dan hukumnya, ya mesti kelihatan gitu, bahwa ini dihukumkan. Saya pegang, sekarang dengan undang-undang baru, saya bisa cabut izin praktik. Saya bisa cabut surat tanda registrasi. Dengan demikian orang akan lihat, oh serius nih. Supaya jangan lakukan itu lagi," tegas Menkes.