Menko Mahfud Bantah Pemilu Terhambat karena Pencairan Anggaran Telat

03 Agu 2022, 19:35 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan sesuai agenda. Hal itu termasuk komitmen untuk mendanai pemilu. Maka, ia meminta publik agar tidak salah paham dan mengira kebutuhan dana pemilu tahun 2022 belum cair berarti pertanda pemerintah separuh hati.

"Berita hari-hari ini mengabarkan pemilu tersendat karena pemerintah dananya lambat cairnya. Itu tidak juga, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan stakeholders. Dana yang dibutuhkan akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ungkap Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, (3/8/2022).

Namun, ia meminta agar kebutuhan dana tersebut dihitung dulu. Ia menjelaskan kebutuhan dana untuk pemilu tahun 2022 sebesar Rp1,24 triliun.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan sistem pendanaan pemilu menggunakan mekanisme multi years. "Nanti di tahun 2023 lebih banyak lagi. Di tahun 2024 lebih banyak lagi (yang dikucurkan)," kata dia.

Ia menambahkan bila dana untuk pemilu 2022 belum juga cair, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Kalau DIPA nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada DIPA, tapi sudah dicairkan itu kan sama saja melanggar hukum keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah menjamin tentang ini," ujarnya lagi.

Lalu, apa respons KPU soal anggaran tahun 2022 yang belum cair?

1. KPU sebut butuh dana tambahan untuk renovasi dan rehabilitas kantor KPU

Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, membutuhan dana tambahan untuk persiapan pemilu 2024. KPU mengusulkan dana tambahan sebesar Rp4,02 triliun.

Namun, yang direalisasikan oleh pemerintah Rp562,3 miliar atau setara 17,21 persen. Sedangkan, total anggaran yang dibutuhkan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun.

Dana tersebut, kata Yulianto, bakal dialokasikan untuk dukungan sarana dan prasarana di daerah. "Terkait dengan renovasi dan rehab kantor KPU di seluruh Indonesia. Ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor," ungkap Yulianto di kantor KPU pada Selasa, 2 Agustus 2022 lalu.

"Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," tutur dia lagi.

Ia menjelaskan, dana sarana dan prasarana juga terkait dengan kebutuhan teknologi dan informasi (IT). Yulianto berharap pemerintah mau memberikan dukungan dana yang optimal untuk KPU tahun ini.

"Kami berharap ini ada revisi (anggaran yang dicairkan) ya. Sehingga, kami, postur KPU, performa KPU dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan (Pemilu) 2024 ini lebih baik," ujarnya lagi.

2. Total anggaran pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun

Ketua DPR Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Sementara, DPR, pemerintah dan KPU pada awal Juni 2022 sudah sepakat besaran dana pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun.

"Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai Insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," ungkap Puan ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, Senayan, pada 6 Juni 2022 lalu dan dikutip dari situs resmi DPR.

Puan meminta anggaran Pemilu 2024 digunakan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu

Pemilu dijadwalkan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dijadwalkan akan ditetapkan pada bulan Agustus 2022. Kemudian verifikasi parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022.

"Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu Insya Allah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan mengingatkan kepada KPU dan Komisi II DPR untuk melakukan simulasi kampanye. Tujuannya, agar saat pemilu berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik.

"Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan," tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

3. KPU rawan digugat oleh peserta pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Menko Mahfud mengingatkan agar semua komisioner KPU dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Sebab, apapun yang dilakukan oleh komisioner rawan digugat oleh peserta pemilu.

"Tidak ada pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," ungkap Mahfud.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui anggarannya. Namun, usulan agar menaikan biaya terhadap panitia sudah disetujui. Meski nominal kenaikannya tidak mencapai 100 persen.

Di akhir pemberitan keterangannya, Mahfud mengajak warga Indonesia untuk menyambut pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. "Saya berharap pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD dan presiden serta wakil presiden baru yang lebih memajukan Indonesia," kata dia.