Menko PMK: Sinkronisasi Lintas Kementerian Jadi Kunci Atasi Stunting

31 Okt 2024, 14:09 WIB

Lia Hutasoit

Pembacaan Putusan MK terkait gugatan UU Cipatker (31/10/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Menteri Koordinator PMK Pratikno kunjungan kerja ke Kementerian KPK/BKKBN
Pratikno meminta sinergi lintas kementerian atasi stunting, melibatkan berbagai sektor
Peningkatan gizi anak perlu edukasi, dukungan BPOM dan Kementerian Kesehatan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KPK/BKKBN). Usai pertemuan, bersama dengan Menteri KPK/BKKBN Wihaji, Pratikno mengupayakan koordinasi lintas kementerian dalam menuntaskan isu stunting dan berbagai tantangan prioritas lainnya.

Pratikno menyatakan dalam beberapa hari terakhir dirinya melakukan kunjungan ke berbagai kementerian di bawah koordinasi Menko PMK. Langkah ini, kata Pratikno, bertujuan untuk mencapai indikator kinerja utama (KPI) Presiden Prabowo Subianto termasuk yang mencakup penanganan stunting.

“Kita harus menyelesaikan, mencapai KPI, program-program utama Bapak presiden yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kementerian, bahkan tidak bisa juga diselesaikan oleh Kementerian dalam satu kemenkoan. Sebagai satu contoh mengenai stunting, stunting ini ya ada urusan kesehatan, di dalam Kementerian koordinasi kemenko PMK tapi juga ini terkait juga dengan kualitas gizi, terkait juga dengan sanitasi, yang itu urusannya PUPR, urusannya pemerintah daerah,” kata dia di kantor KemenKPK/BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

1. Pratikno tekankan pentingnya sinergi lintas kementerian

Pembacaan Putusan MK terkait gugatan UU Cipatker (31/10/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pratikno menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mengatasi masalah stunting yang menyangkut berbagai sektor, seperti kesehatan, gizi, hingga sanitasi.

“Permasalahan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan peran kementerian lain, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah daerah,” katanya.

2. Peningkatan kualitas gizi anak perlu edukasi dan kebudayaan

Pengabdian kepada Masyarakat KAPPAS

Pratikno juga menjelaskan peningkatan kualitas gizi anak memerlukan upaya edukasi dan kebudayaan, termasuk melalui promosi makanan alami yang bergizi dan menumbuhkan kebiasaan pola makan sehat di sekolah. Dia juga mengungkap dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta keterlibatan Kementerian Kesehatan untuk memastikan langkah penanganan lebih efektif dan terstruktur.

“Oleh karena itu, tadi kita membahas bagaimana kita melakukan sinkronisasi agar program-program lintas Kementerian ini menjadi lebih tepat sasaran jadi harapannya,” kata dia.

3. Menko PMK sarankan KemenKPK tumpangi gelombang besar mengatasi stunting

Ratusan siswa SDN Tugurejo diberi pemahaman soal stunting. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dalam rapat bersama terkait sinkronisasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, Pratikno meminta KemenKPK/BKKBN untuk menumpangi "gelombang besar" atau program-program dari kementerian atau lembaga lain untuk turut serta mengatasi stunting. Dia menjelaskan jika sesama kementerian bisa identifikasi masalah stunting, maka bakal lebih mudah untuk memobilisasi SDM percepat penurunan stunting.

"Problem stunting misalnya karena makanan bergizi, nanti (hubungannya) dengan produksi pangan bagaimana, logistik, daya beli, kalau karena air, kita bicara dengan Kementerian Pertanian, PUPR. Kemudian kalau dengan Kemendagri, bagaimana memastikan kita akuntabel, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan punya strategi efektif, sehingga kita bisa memobilisasi sumber daya,” kata dia.