Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengungkapkan ada 771 hoaks sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019. Sebesar 23 persen total hoaks tersebut terkait dengan politik.
"Hoaks tentang politik itu paling banyak, ada 23 persen. Ada kaitannya memang ketika kita memasuki pesta politik," ujar Rudiantara dalam seminar nasional mengenai hoaks dan pemilu di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Rudiantara memaparkan, temuan 771 hoaks tersebut kian meningkat, di tahun 2018, pada Agustus ada 25 hoaks, September (27), Oktober (53), November (63), Desember (75). Sedangkan di tahun 2019, Januari (175) dan Februari (353).
Rudiantara meyakini potensi hoaks makin banyak menjelang hari pelaksanaan Pemilu 2019.
Ridantara menyebut Kominfo memiliki tiga langkah dalam menangkal hoaks, mulai dari hulu hingga ke hilir permasalahan.
"Di hulu itu jangka panjang, seperti literasi dan sosialisasi. Di tengah, kami melakukan tindakan-tindakan di dunia maya, kita informasikan ke publik setiap hari ada hoaks apa saja. Di hilir kami bekerja sama dengan Polri untuk menindaklanjuti masalah hoaks ke penindakan hukum," ungkapnya.
Di sisi lain, dengan banyaknya temuan hoaks di dunia maya, Rudiantara menyesalkan Pemilu 2019 yang kerap disebut pesta demokrasi namun justru dihiasi lebih banyak saling memfitnah dan menghujat.
"Kalau memang dikatakan pesta politik, mana ada orang pesta tapi berantem. Jadi janganlah pesta politik yang seperti itu," kata Rudiantara.
Lebih lanjut, Rudiantara mengajak masyarakat waspada dan jangan terlampau percaya terhadap apa yang disampaikan oleh para tokoh yang mengusung para calon-calon presiden, dan pengusung para caleg-caleg tersebut.
“Saudara harus melihat bahwa tidak ada kepentingan mereka, jarang mereka bicara soal kepentingan bangsa. Jadi sekali lagi saya pesan pada saudara sekalian mari kita jaga keberlangsungan Pemilu dengan damai, dengan sekuat tenaga, agar berlangsung dengan tertib, aman, dan tidak boleh golput,” ucapnya.