Mensos Akui Banyak Bansos Tidak Tepat Sasaran di Lapangan

21 Mar 2025, 20:12 WIB

Dini Suciatiningrum

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (dok. Humas KPK)

Intinya sih...

Menteri Sosial Gus Ipul akui masih ada data bansos tidak tepat sasaran
Proses pemutakhiran data penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan sekali
Koreksi data bisa melalui jalur formal lewat musyawarah desa/kelurahan atau jalur partisipasi lewat aplikasi cek bansos

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul tak menampik fakta di lapangan masih ada data penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Menurutnya adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) justru menjadi sarana pemerintah daerah dalam memperbaiki data agar lebih akurat.

"Ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat (penerima bansos) banyak tidak tepat sasaran. Sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki data itu agar bantuan tepat sasaran," ucap Gus Ipul dalam keterangan, Jumat (21/3/2025).

1. Data bansos dinamis

PosIND tahun ini kembali dipercaya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos). (dok. PT Pos Indonesia)

Ia juga turut mengamini betapa dinamisnya data yang ada di masyarakat. Ada kalanya data sangat begitu dinamis sehingga proses pemutakhiran data penerima bansos penting dilakukan, minimal tiga bulan sekali.

"Setiap tiga bulan sekali akan dikeluarkan data hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM yang di triwulan pertama mendapat bansos, pada triwulan dua tidak mendapat. Maka koreksinya ini setiap tiga bulan sekali," ucap Gus Ipul.

2. Dua jalur untuk pemutakhiran data

cara daftar bansos BPNT melalui online (cekbansos.kemensos.go.id)

Gus Ipul mengatakan, ketidaksesuaian data pada hasil pemutakhiran tersebut, maka dapat dikoreksi melalui dua jalur. Jalur formal dapat disampaikan melalui usulan RT/RW lewat musyawarah desa/kelurahan hingga disahkan oleh bupati/walikota setempat.

Sedangkan jalur partisipasi dapat dilakukan lewat aplikasi cek bansos melalui fitur usul-sanggah dengan menyertakan lampiran data pendukung. Pemda setempat harus menentukan tindakan apakah usulan itu diterima atau ditolak.

"Jadi waktunya satu bulan, setelah satu bulan kita tunggu tidak ada (tindak lanjut pemda) maka dianggap menyetujui usulan dari masyarakat tersebut," kata Gus Ipul.

3. Fokus data yang tidak sasaran

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024. (dok. PT Pos Indonesia)

Untuk itu, Gus Ipul meminta seluruh pemerintah daerah termasuk Banten bersinergi menyukseskan proses ground checking yang baik akan memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sehingga efektif menekan kemiskinan.

"Maka saya ke sini mengajak pemerintah kabupaten/kota di Banten bergandeng tangan. Mari kita gempur kemiskinan bersama-sama," kata Gus Ipul.

"Besok saya kasih kesempatan untuk mengoreksi data yang tidak tepat sasaran itu, pemda bersama pendamping PKH. Sasarannya kita fokuskan sekarang ke data yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.