Mensos Akui DTKS Bias dan Tak Tepat, Target Data Tunggal di 100 Hari

06 Jan 2025, 09:31 WIB

Mensos Syaifullah Yusuf di Peringatan Hari Braile di Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2025)/IDN Times Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf, menargetkan pembentukan data tunggal sebagai program prioritas 100 hari kerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data tunggal tersebut nantinya akan jadi acuan pemerintah salah satu sebagai data bansos.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, pesan Presiden Prabowo saat pertama kali dia dilantik, adalah dengan membereskan persoalan data agar nantinya tidak ada lagi kasus bansos tidak tepat sasaran.

"Betul. Ini pesan dari Presiden Prabowo untuk memiliki data tunggal. Semua kementerian dan lembaga yang punya data dikonsolidasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik)," katanya dalam wawancara khusus dengan IDN Times di Gedung Kemensos belum lama.

1. DTKS ada bias

Cek DTKS bansos Jakarta/dok DTKS

Gus Ipul mengakui selama ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data yang bias dan tidak tepat sasaran dalam data bansos. Kini, pihaknya menggandeng BPS agar menentukan kriteria yang jelas, yang hasilnya berupa data tunggal.

"Jika terwujud awal 2025, ini akan jadi pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal. DTKS sendiri bagus, tapi kita akui ada bias dan ketidaktepatan sasaran. BPS sudah menentukan kriteria yang jelas. Hasil akhirnya nanti kita ikuti," katanya.

2. Data akan dinamis

Mensos Syaifullah bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko cek DTKS di Kantor Kemensos Cawang Jaktim, Rabu (30/10/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul mengatakan data tersebut juga akan dinamis, karena hampir tidak hari ada perubahan. Semisal ada yang meninggal, pindah, turun atau naik kelas.

"Oleh karena itu, kita buat dua jalur: formal dan partisipatif," ujarnya.

3. Data dari jalur partisipasi dan formal

Warga Antre untuk Mencetak Surat Keterangan DTKS di MPP Kota Cimahi. (Dok/Istimewa)

Gus Ipul menjelaskan untuk jalur formal lewat musyawarah desa atau kelurahan, naik ke kecamatan, lalu ke dinsos, ditandatangani bupati/wali kota, konfirmasi gubernur, dan langsung ke Kementerian Sosial.

"Jalur partisipatif disediakan melalui aplikasi Cek Bansos. Ada fitur usul dan sanggah. Jika ingin mengusulkan atau menyanggah, harus melampirkan bukti konkret seperti foto rumah, orangnya, dan ada geo-tagging. Data ini kemudian dikirim ke BPS untuk disesuaikan dan di-update berkala," paparnya.

4. Target data tunggal 100 hari

Mensos Saifullah hadiri Hari Disabilitas Internasional di TIM. (dok. Kemensos)

Gus Ipul yakin data tunggal ini bisa selesai sesuai target kerja program yang ditugaskan Presiden Prabowo, yang nantinya akan dilaporkan dalam 100 hari kerja.

"Iya, targetnya data tunggal dan ini sudah tahap akhir. Insyaallah Januari 2025 bisa tuntas," katanya optimistis.