Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Beredar Foto Penyerahan Sepatu, Mensos: Bantuan Khofifah, Bukan Sekolah Rakyat
Mensos Gus Ipul dan Gubernur Khofifah pasang sepatu untuk calon murid Sekolah Rakyat (IN/PHOTO: BIROHUMASPROVJATIM)
  • Gus Ipul menegaskan foto dirinya bersama Khofifah yang beredar di media sosial menunjukkan sepatu bantuan dari Pemprov Jawa Timur, bukan bagian dari program Sekolah Rakyat Kemensos.
  • Sepatu resmi untuk siswa Sekolah Rakyat memiliki stempel khusus bertuliskan 'Sekolah Rakyat' sebagai penanda pengadaan resmi dari Kementerian Sosial.
  • Harga sepatu dalam program Sekolah Rakyat bervariasi sesuai jenisnya, dengan proses pengadaan ketat melibatkan pendampingan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
5 Mei 2026

Mensos Syaifullah Yusuf menegaskan foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang beredar di media sosial menunjukkan penyerahan sepatu bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial.

kini

Kemensos menjelaskan bahwa sepatu untuk program Sekolah Rakyat memiliki stempel khusus dan melalui proses pengadaan resmi dengan pendampingan Kejaksaan Agung serta kepolisian.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Menteri Sosial menegaskan bahwa foto penyerahan sepatu bersama Gubernur Jawa Timur yang beredar di media sosial bukan bagian dari program pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.
  • Who?
    Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terlibat dalam kegiatan penyerahan sepatu kepada siswa.
  • Where?
    Pernyataan disampaikan oleh Menteri Sosial di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, sementara foto yang beredar menunjukkan kegiatan di wilayah Jawa Timur.
  • When?
    Klarifikasi disampaikan pada Selasa, 5 Mei 2026, setelah foto penyerahan sepatu tersebut ramai dibagikan di media sosial.
  • Why?
    Klarifikasi dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman publik mengenai sumber bantuan sepatu yang dikira berasal dari program Sekolah Rakyat padahal merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  • How?
    Menteri Sosial menjelaskan perbedaan spesifikasi, harga, dan mekanisme pengadaan antara sepatu Sekolah Rakyat dan bantuan daerah serta menegaskan adanya pendampingan hukum dalam proses pengadaan resmi Kemensos.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada foto Pak Gus Ipul dan Bu Khofifah kasih sepatu ke anak sekolah. Banyak orang kira itu sepatu dari Kementerian Sosial, tapi kata Pak Gus Ipul bukan, itu dari Bu Khofifah. Sepatu buat Sekolah Rakyat beda, ada cap khusus “Sekolah Rakyat”. Sekarang mereka jelasin biar orang gak bingung soal sepatu-sepatu itu.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pernyataan Mensos Syaifullah Yusuf menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akurasi informasi publik. Dengan menjelaskan perbedaan antara bantuan dari Gubernur Jawa Timur dan program resmi Sekolah Rakyat, ia menegaskan pentingnya kejelasan sumber bantuan. Penjelasan rinci tentang standar, harga, serta pendampingan hukum dalam proses pengadaan juga mencerminkan upaya menjaga integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Sosial.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sepatu yang beredar dalam foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di media sosial bukan bagian dari pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Foto itu adalah foto dia dan Khofifah saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Nah, ini supaya gak keliru, sebab saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Bu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial," ujar dia di Kemensos, Selasa (5/5/2026).

1. Bukan standar dari Kemensos

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dia mengatakan, sepatu yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat memiliki spesifikasi dan mekanisme pengadaan tersendiri yang berbeda dengan bantuan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan keduanya.

"Beda jauh! Bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat bukan oleh Kementerian Sosial," kata dia.

2. Sepatu sekolah rakyat ada stempel

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul menjelaskan, sepatu yang digunakan siswa Sekolah Rakyat memiliki penanda khusus berupa stempel “Sekolah Rakyat.” Sepatu dengan penanda tersebut, kata dia, merupakan bagian dari pengadaan resmi yang digunakan oleh para siswa.

"Ini supaya tidak salah paham. Di medsos itu kan fotonya berbeda dengan programnya, jadi orang bisa bingung. Ada sekolah rakyat, ya. Tuh yang stempelnya sekolah rakyat, ini yang dipakai sama anak-anak sekolah rakyat," kata dia.

3. Harga dan jenis sepatu sekolah rakyat berbeda

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul kemudian menunjukan sejumlah gambar sepatu di lingkungan Sekolah Rakyat. Dia mengatakan, harga sepatu dalam program tersebut tidak seragam dan berbeda sesuai jenisnya.

Untuk sepatu lapangan (PDL) siswa, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp700 ribu dengan realisasi pengadaan mencapai Rp640 ribu setelah melalui proses lelang.

Sementara itu, untuk sepatu harian tingkat SMP dan SMA, pagu anggaran berada di angka Rp500 ribu dengan realisasi sebesar Rp300 ribu. Adapun untuk sepatu harian tingkat SD, realisasi pengadaannya berada di kisaran Rp250 ribu.

"Perlu diketahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu melalui prosedur yang sangat ketat, paling gak menurut saya. Prosedur yang sangat ketat. Bahkan kami memerlukan pendampingan dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian. Jadi kami ada permintaan khusus kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri untuk melakukan pendampingan dalam pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi ini sudah melalui proses yang sangat ketat," kata dia.

Editorial Team