Heboh Anggaran Sepatu Sekolah Rp27,5 M, KPK Beri Peringatan Kemensos
- Kementerian Sosial disorot karena anggaran Rp27 miliar untuk 39.345 pasang sepatu Sekolah Rakyat, dengan harga sekitar Rp700 ribu per pasang.
- KPK memberi peringatan potensi korupsi di pengadaan sepatu dan menyoroti kerawanan tinggi sektor pengadaan barang dan jasa berdasarkan data penindakan 2004–2025.
- Skor integritas Kemensos turun ke kategori waspada, sementara Mensos Gus Ipul menegaskan seluruh proses anggaran dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sorotan publik karena menganggarkan sepatu sekolah 39.345 pasang senilai Rp27 miliar untuk siswa sekolah rakyat.
Komisi Pemberantasan Korups (KPK) memberikan peringatan potensi korupsi dari pengadaan sepatu yang dianggarkan sebesar Rp700 ribu per pasang sepatu itu. Peringatan diberikan melalui kajian yang dilakukan KPK melalui Direktorat Monitoring.
"Sebagai bentuk dukungan pada program sekolah rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," imbuhnya.
1. Pengadaan barang dan jasa punya kerawanan tinggi
Budi mengatakan, sektor pengadaan barang dan jasa punya tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Modusnya seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan.
"Terlebih data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ujarnya.
2. Kemensos berada pada kategori waspada
Selain itu, kata Budi, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen expert atau ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.
"Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ujarnya.
3. Gus Ipul klaim seluruh penganggaran di Kemensos sesuai mekanisme
Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya mengatakan, seluruh proses penganggaran di lingkungan Kemensos, termasuk untuk program sekolah rakyat telah direncanakan dan akan dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Iya, untuk penganggaran nanti detailnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya. Semua penganggaran di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya sekolah rakyat telah direncanakan. Pelaksanaannya harus dikawal bersama-sama, dilihat secara bersama-sama,” ujar Mensos menjawab IDN Times saat ditemui di Gedung Kemenko PM, Rabu (29/4/2026),
