Rokan Hilir menjadi daerah karhutla tertinggi di Provinsi Riau.
Berbagai upaya dilakukan, salah satunya lima helikopter water bombing milik BNPB dikerahkan.
Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan penting dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah pusat terus memperkuat langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan upaya penanggulangan dilakukan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Langkah peninjauan ini dilaksanakan menyusul lonjakan titik panas (hotspot) di Rokan Hilir yang mencapai 354 titik dengan 9 firespot aktif per 20 Juli 2025, menjadikan wilayah ini sebagai daerah dengan kejadian karhutla tertinggi di Provinsi Riau. Pemantauan udara oleh Menteri Hanif meliputi kawasan-kawasan rawan seperti Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.
“Kami sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Namun demikian, perlu ada peningkatan intensitas pemadaman api agar karhutla di Rokan Hilir ini terselesaikan dalam waktu secepatnya,” ujar Menteri Hanif.
Dari pengamatan, kebakaran terpantau melanda lahan gambut yang sangat kering dengan akses minim terhadap sumber air. Titik api juga ditemukan pada hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang rentan terhadap penyebaran api secara masif. Menanggapi situasi ini, KLH/BPLH memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons.
Sebagai bagian dari aksi darurat, sebanyak lima helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 594 sorti pengeboman air telah dilakukan dengan total volume 2.376.000 liter. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025 dengan target wilayah Rokan Hilir dan sekitarnya, menggunakan bahan semai sebesar 1.000 kilogram NaCl untuk mendorong terjadinya hujan.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk mempercepat langkah pemadaman dengan keterlibatan aktif dari tingkat tapak. KLH/BPLH akan terus memantau situasi secara ketat, memberikan laporan berkala kepada Presiden Prabowo Subianto serta memastikan sinergi lintas sektor berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengakhiri munculnya bahaya asap yang ada di Rokan Hilir. Cukup sudah bencana karhutla yang sedang terjadi ini. Kami akan segera menghubungi Kepala BNPB untuk segera mengirimkan bantuan pemadaman di wilayah atas dan mengoptimalkan pemadaman melalui darat oleh tim gabungan TNI, Polri serta pemerintah daerah setempat,” tambah Menteri Hanif.
KLH/BPLH menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla sebagai bagian dari agenda strategis membangun ketahanan iklim nasional.
Penanganan karhutla bukan hanya bersifat reaktif, tetapi harus menjadi prioritas dalam tata kelola lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis iklim. (WEB)