Menteri LH Segera Terbitkan Aturan PRO, Wadah CSR Produsen Plastik

Jumhur menjelaskan produsen yang menghasilkan limbah plastik tersebut jumlahnya mencapai hampir 10 ribu pabrik besar di seluruh Indonesia. Nantinya mereka akan mengalokasikan sedikit anggaran untuk mengelola sampah-sampah yang akan muncul dari makanan atau minuman yang mereka produksi. Anggaran itu akan disalurkan ke PRO.

"Nama lembaganya Packaging Recovery Organization (PRO). Lembaga ini nanti bisa dibentuk, misalnya di Tangerang, silakan bikin organisasi semacam ini, dan nanti akan ada anggarannya. Anggarannya tidak kecil, tapi cukup besar berasal dari produsen-produsen tadi. Jadi aktivitas di PRO ini akan menciptakan green jobs atau pekerjaan hijau," kata dia.

Bahkan, kata Jumhur, sebuah perusahaan air mineral terbesar di Indonesia sudah menanyakan kapan kesiapan PRO bisa dilaksanakan di Indonesia. Kalau sudah ada PRO, maka melakukan kegiatan menjaga lingkungan jadi lebih mudah, karena akan ada anggaran terus menerus. Selama 10 ribu pabrik itu beroperasi, maka selama itu pula organisasinya akan berjalan dari Sabang sampai Merauke.

Jumhur memastikan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak akan mengintervensi kegiatan PRO. KLH hanya berfungsi menciptakan regulasi, sebab pendanaan PRO nanti bukan dari pemerintah, tapi berasal dari produsen. Nantinya akan ada penjelasan lebih rinci tentan bagaimana tata cara pembentukan dan operasional PRO.

"Nantinya PRO akan membantu kegiatan lingkungan hidup masyarakat semacam Festival Kali Sabi 2026 ini. Anggaran PRO itu bisa dipakai untuk kegiatan, misal door to door mengingatkan warga jangan buang sampah sembarangan, hingga kegiatan di ujung, yaitu kegiatan di sungai," kata dia.

Jumhur memberikan contoh pengalaman saat mengunjungi sebuah wilayah pinggiran sungai di Bali. Di sana kondisi bantaran sungai dan air sungainya bersih. Hal itu tercipta karena warga di sana membangun rumahnya tidak membelakangi sungai, tapi menghadap sungai.

Dengan desain rumah seperti itu, kata Jumhur, membuat warga setempat ikut menjaga kebersihan sungai. Warga secara rutin juga membersihkan sungai. Karena warga sudah sadar kebersihan sungai, maka dari ujung ke ujung sungai selalu bersih. Dampaknya di kawasan sungai tercipta banyak kegiatan ekonomi seperti kafe, warung makan, dan sebagainya.

"Apa yang dilakukan di sana itu tercipta atas prakarsa masyarakat," ungkap Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengungkapkan rencana KLH pada Agustus 2026 yang akan meluncurkan kegiatan Tobat Ekologis. "Tobat ekologis dilatarbelakangi kita sebagai bangsa bersalah secara kolektif abai terhadap lingkungan yang memberikan kehidupan kepada kita. Semua bersalah."

"Pemerintah pusat salah, pemerintah provinsi salah, pemerintah kota salah, pemerintah kabupaten salah, perusahaan-perusahaan salah, apalagi mereka yang mengeruk kekayaan alam dan tidak menanamkah lagi pepohonan seperti pertambangan-pertambangan itu salah besar. Begitu juga masyarakat salah membuang sampah sembarangan," lanjutnya.

Menurut Jumhur semua pihak harus bertobat dan tidak melakukan kesalahan lagi ke depan. Secara bersamaan setelah masyarakat dengan kesadarannya bertobat, KLH akan memberikan fasilitas untuk bertobatnya. KLH akan membantu caranya supaya bisa bertobat ekologis yang sempurna itu seperti apa. Langkah-langkahnya seperti apa dan manajemennya seperti apa.

"Termasuk dalam Tobat Ekologis akan menanam sebanyak 2 miliar pohon, nanti akan menciptakan banyak sekali tenaga kerja yang direkrut. Itukah yang kita sebut sebagai green jobs. Yakni pekerjaan mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan. Begitu juga untuk menjaga kondisi sungai seperti Citarum, Cisadane, nanti KLH akan memetakan satu persatu," kata Jumhur.

"Lalu nantinya membuka kesempatan siapa yang berminat untuk bekerja di wilayah sungai itu atau sungai lain. Nanti akan ada petunjuk detailnya pekerjaan green jobs di tempat itu. Semua itu berujung pada kegiatan Tobat Ekologis," imbuh Jumhur.