Menteri PANRB Tekankan Peran Lulusan BSSN di Tengah Ancaman Siber

23 Sep 2026, 14:25 WIB4 min read

Ridho Fauzan

News

Channel

Add Us on Google

Menteri PANRB Tekankan Peran Lulusan BSSN di Tengah Ancaman Siber

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2026 di Kantor BSSN, Depok, Selasa (22/9/2026). (dok. Kementerian PANRB)

Intinya Sih

5W1H

Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan lulusan Poltek SSN harus berkompetensi dan berintegritas untuk melindungi data, infrastruktur kritis, serta kerahasiaan negara di tengah digitalisasi layanan publik.
Ancaman seperti ransomware, celah zero-day, dan pemanfaatan AI dapat mengganggu sektor energi, transportasi, keuangan, kesehatan, serta layanan publik; keamanan siber dinilai bagian dari ketahanan negara.
Pemerintah menyoroti tujuh aspek keamanan digital dan mendorong talenta siber berbekal head, hand, heart: kompetensi strategis, eksekusi nyata, serta karakter bertanggung jawab atas akses vital negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Menteri PANRB menekankan peran lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara sebagai penguat pertahanan siber Indonesia di tengah digitalisasi pemerintahan, perkembangan AI, dan ancaman terhadap data serta infrastruktur kritis.
Who?
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan arahan kepada wisudawan dan wisudawati Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara.
Where?
Orasi ilmiah disampaikan di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok.
When?
Selasa, 22 September 2026, pada Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2026.
Why?
Ancaman seperti ransomware, celah zero-day, dan pemanfaatan AI berpotensi mengganggu layanan publik, data, sektor energi, transportasi, keuangan, kesehatan, serta infrastruktur digital lainnya.
How?
Rini meminta lulusan memperkuat kompetensi, eksekusi, dan karakter; memahami risiko AI dan data; menerapkan keamanan sejak perancangan; serta menggunakan akses dan kewenangan digital secara bertanggung jawab.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Perkembangan digitalisasi pemerintahan membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital. Di tengah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin luas, ancaman siber juga berkembang dan dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan publik.

Karena itu, lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) dituntut memiliki kompetensi sekaligus integritas untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2026 di Kantor BSSN, Depok, Selasa (22/9/2026).

“Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan BSSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara,” ujar Rini.

1. Ancaman siber menyasar sektor strategis

Rini menjelaskan, meningkatnya aktivitas digital turut diikuti dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks. Berbagai ancaman seperti ransomware dan celah keamanan zero-day dapat menimbulkan gangguan hingga kerugian ekonomi.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memberi perhatian terhadap sektor-sektor strategis yang bergantung pada sistem digital, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik.

“Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Perkembangan AI turut membuat lanskap keamanan siber semakin kompleks. Di satu sisi, teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan pihak yang melakukan serangan.

Karena itu, Rini mengatakan keamanan siber perlu dipandang sebagai bagian dari tata kelola dan ketahanan negara, bukan hanya persoalan teknis.

2. Ada tujuh aspek yang perlu diperhatikan

Dalam implementasi pemerintah digital, Rini menyebut terdapat tujuh aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko sistemik akibat sistem yang saling terhubung. Kedua, AI yang memiliki manfaat sekaligus potensi risiko.

Ketiga, data yang menjadi aset sekaligus target utama. Keempat, penerapan prinsip security by design dan privacy by default. Kelima, keamanan siber sebagai bagian dari tata kelola. Keenam, faktor manusia yang tetap menjadi kunci. Ketujuh, risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga.

“Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara,” ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memasuki era human-machine collaboration. Pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI.

Menurut Rini, kondisi tersebut tidak menghilangkan peran manusia. Sebaliknya, standar kompetensi aparatur sipil negara (ASN) perlu meningkat agar dapat berfokus pada pekerjaan yang membutuhkan analisis, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah kompleks.

3. Talenta digital perlu punya head, hand, dan heart

Rini menekankan bahwa penguasaan teknologi, data, dan AI perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan digital. Hal tersebut menjadi penting karena talenta siber memiliki akses terhadap sistem dan informasi yang bersifat vital bagi negara.

“Saudara tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi. Saudara akan menjadi orang yang ikut memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman. Ketika AI digunakan, Saudara harus memahami manfaat sekaligus risikonya. Ketika data semakin banyak dipertukarkan, Saudara harus memahami bagaimana data tersebut dilindungi,” tegasnya.

Untuk menghadapi kompleksitas tersebut, Rini menyebut Indonesia membutuhkan talenta digital terintegrasi yang memiliki tiga pilar, yakni head, hand, dan heart.

“Pilar pertama adalah head (kompetensi). Para praktisi digital dituntut untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Pilar kedua, hand (eksekusi), menekankan bahwa ilmu pengetahuan baru akan benar-benar bermanfaat ketika berhasil diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial adalah heart (karakter). Mengingat sistem, data, dan informasi yang dikelola bersifat sangat vital bagi negara, peningkatan kemampuan dan akses wajib diiringi dengan tanggung jawab yang besar,” ungkapnya.

Menutup arahannya, Rini berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk terus mengembangkan kemampuan di tengah perubahan teknologi, memahami risiko, serta menjaga tanggung jawab dalam menjalankan keahlian yang dimiliki.

“Gunakan ilmu yang Saudara miliki untuk memberikan manfaat. Gunakan keahlian Saudara untuk menjaga negara. Dan gunakan setiap kewenangan yang dipercayakan kepada Saudara dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.